BANJARMASIN – Sebelumnya KPU Kota mendatangi DPRD Kota Banjarmasin untuk meminta tambahan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 14 miliar.
Kini giliran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), meminta tambahan kucuran dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 16,1 miliar.
Menurut Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiati, pihaknya hanya menyampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin bahwa anggaran Pemilu serentak 2024 terjadi kenaikan menjadi Rp 78 miliar, dari sebelumnya dana Pemilu dianggarkan Rp 64 miliar.
Dengan demikian, untuk Pemilu serentak 2024 nanti, terpaksa pihaknya meminta tambahan anggaran itu, sebesar Rp 14 miliar, karena terjadi kenaikan seperti biaya honor KPPS dan penambahan TPS.
“Kenaikan anggaran itu lantaran adanya perubahan agenda, bertambahnya jumlah TPS serta kenaikan honor petugas KPPS sekitar tiga kali lipat, hal ini sesuai arahan pusat,” ujar Rahmiati sebelumnya kepada media, di DPRD Kota Banjarmasin.
Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu serentak 2024 memerlukan anggaran sekitar Rp 16,1 miliar dan anggaran tersebut memang meningkat, dari Pilkada tahun 2019 lalu yakni sekitar Rp 13 miliar, Karena saat itu, dalam pelaksanaan Pilkada masih mendapatkan dana hibah dari Bawaslu Propinsi Kalsel
"Pada 2024 nanti, pelaksana Pilkada akan datang, tidak mendapatkan lagi dana hibah dari Bawaslu Provinsi dan dibebankan kepada masing-masing daerah," ungkap Yasar, di Gedung DPRD Banjarmasin, Senin (13/6/2022) lalu.
Yasar menegaskan, anggaran tersebut digunakan untuk honorarium serta berbagai kegiatan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada. Mengingat sudah tidak ada dana hibah provinsi, maka pihaknya berkonsultasi dengan DPRD Kota Banjarmasin.
"Mudah-mudahan dana hibah bisa diakomodir oleh pemerintah daerah kota," harapnya.
Anggaran yang usulkan sebesar Rp16,1 miliar, dan dana itu sudah dipertimbangkan, sesuai dengan kebutuhan kegiatan Bawaslu, mulai dari kesiapan Pilkada dimulai Oktober 2023 serta anggaran itu juga sudah ditambahkan dengan PSU.
“Saat ini kami mulai mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, yakni persiapan launching tahapan Pemilu serentak 2024,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya mengatakan, semua usulan yang diserahkan ke DPRD baik KPU maupun Bawaslu, pihaknya akan mempelajari, pelaksanaan Pilkada yang menjadi beban pemerintah daerah.
"Dewan akan koordinasikan dulu, dengan dipertimbangkan usulan itu, dalam pembahasan Rencana kerja anggaran APBD murni kota Banjarmasin dan APBD Perubahan 2023 nanti," kata politisi PAN ini.[santoso]
