PALANGKA RAYA - Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu keresahan di berbagai daerah.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyampaikan bahwa antrean panjang yang terjadi dipicu oleh kepanikan masyarakat terhadap isu dan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, fenomena panic buying menjadi salah satu faktor utama meningkatnya antrean kendaraan di SPBU. Masyarakat disebut khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
“Sebagian masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sehingga memilih mengisi bahan bakar meskipun sebenarnya masih cukup,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Siti Nafsiah menilai, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak menimbulkan kepadatan berkepanjangan di SPBU maupun kelangkaan pasokan di lapangan.
Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
Selain itu, ia juga mendorong pihak terkait, termasuk Pertamina dan pemerintah daerah, untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kepastian informasi sangat penting untuk mencegah munculnya kepanikan di tengah masyarakat.
Komisi II DPRD Kalteng lanjutnya, akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di daerah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Pengawasan juga dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
"Saya minta, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, sehingga antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi dan aktivitas masyarakat kembali normal," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
