JAKARTA — Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pengumuman disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Capaian tersebut sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Target indeks literasi keuangan pada 2029 ditetapkan 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen.
SNLIK 2026 merupakan survei kolaborasi OJK, LPS, dan BPS untuk pertama kalinya. Survei ini bertujuan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Survei dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun. Pendataan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Sebanyak 3.480 petugas dilibatkan dalam proses pendataan. Indeks literasi keuangan diukur berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat. Sementara indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Salah satu temuan penting dalam SNLIK 2026 adalah posisi Kalimantan Selatan yang masuk tiga besar provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi secara nasional.
Kalsel berada di peringkat kedua dengan indeks literasi keuangan sebesar 79,69 persen. Posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan 84,01 persen, sedangkan Bali berada di peringkat ketiga dengan 78,77 persen.
Sementara itu, tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Secara nasional, masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Indeks literasi masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, sedangkan perdesaan 64,42 persen.
Perbedaan juga terlihat berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan. Literasi keuangan masyarakat lulusan perguruan tinggi mencapai 93,46 persen, sedangkan kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD hanya 45,23 persen.
SNLIK 2026 juga mengukur pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu rujukan OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Program literasi akan lebih diarahkan kepada masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta kelompok petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
LPS juga mendorong agar edukasi keuangan tidak lagi hanya dilakukan secara massal, tetapi lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur sesuai karakteristik masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.[]
Tags
metro kota
