SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi memfinalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp15,15 triliun, setelah dilakukan penyesuaian dari proyeksi awal sebesar Rp15,8 triliun. Anggaran ini telah disepakati bersama DPRD Kaltim dan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses evaluasi.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa penyusunan APBD kali ini dilakukan dengan penghitungan yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan efisiensi nasional membuat Pemprov harus melakukan pemangkasan anggaran hingga mencapai sekitar Rp6 triliun dari struktur awal, sehingga hampir seluruh perangkat daerah terdampak.
“Dari angka awal Rp15,8 triliun, akhirnya disetujui menjadi Rp15,15 triliun. Anggaran ini langsung kita sampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Mohon doa seluruh masyarakat Kaltim agar proses ini berjalan lancar,” ujar Gubernur.
Meski terjadi pemangkasan signifikan, pemerintah menegaskan bahwa program prioritas tetap menjadi fokus, terutama yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan kesejahteraan aparatur. Hal yang paling dinanti ASN Kaltim, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dipastikan tidak mengalami pengurangan.
“TPP seluruh ASN dan pegawai PTNPK Provinsi Kalimantan Timur semuanya aman. Tidak ada pengurangan. Semua kita jaga,” tegas Rudy Mas’ud.
Kepastian ini menjadi kabar baik, mengingat TPP ASN Kaltim dikenal sebagai salah satu yang cukup kompetitif secara nasional. TPP yang stabil juga berperan penting menjaga kinerja birokrasi, apalagi menjelang perpindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Pembahasan APBD 2026 berlangsung cukup padat karena harus menyesuaikan dinamika fiskal nasional. Pemerintah menekankan pentingnya penyesuaian ini agar alokasi anggaran daerah tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kesiapan Kaltim sebagai mitra utama IKN.
“Kita menyisir ulang hingga akhirnya bertemu di angka Rp15,15 triliun. Ini bentuk komitmen kita menata Kaltim agar siap menyambut IKN 2028,” tambah Gubernur.
Pemprov juga mengajak seluruh masyarakat memahami kondisi fiskal yang tengah menyesuaikan diri. Walaupun ruang fiskal mengecil, fokus tetap diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan manusia, serta kesiapan menghadapi transformasi besar beberapa tahun ke depan.[adv/han911/diskominfokaltim]
Tags
kaltim
