PALANGKA RAYA — Di bawah terik matahari Kalimantan Tengah, suara lantang warga kembali menggema di depan gerbang sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Ratusan warga membawa spanduk dan poster protes, menuntut hak atas tanah, kesempatan kerja, serta kesejahteraan yang dijanjikan namun tak kunjung terwujud.
Aksi yang semula berlangsung damai itu, tak jarang berakhir ricuh. Kaca pecah, api menyala, dan borgol menjerat tangan-tangan yang menuntut keadilan. Fenomena ini kini menjadi pemandangan yang tak asing di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.
Setiap kali amarah warga meledak, pertanyaan yang sama selalu muncul: di mana kehadiran negara? Untuk siapa sebenarnya izin-izin besar itu diterbitkan—untuk rakyat atau korporasi? Pertanyaan ini menggema di tengah konflik agraria dan sosial yang tak kunjung usai.
Pemerhati sosial Hartany Soekarno menilai, konflik agraria dan sosial yang terus berulang berakar dari ketimpangan manfaat.
“Perusahaan yang diizinkan berdiri di suatu daerah seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jika justru memicu aksi demonstrasi, berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya berperan sebagai pemberi izin dan penjaga stabilitas, melainkan juga sebagai penengah yang adil. “Pemerintah tidak boleh memihak. Mereka harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar mengamankan investasi. Jangan sampai rakyat yang tinggal di sekitar perusahaan justru menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegas Hartany.
Ia menambahkan, setiap gejolak sosial pasti memiliki sebab yang jelas. Ketika pemerintah abai dan tak peduli, masyarakat akan mencari cara lain untuk didengar. Aksi yang semula damai bisa berubah anarkis bahkan menimbulkan korban. “Ini bukan semata kemarahan, tapi bentuk keputusasaan,” ujarnya.
Kebijakan pemerintah daerah yang kerap lebih fokus menjaga angka investasi ketimbang memperhatikan kesejahteraan rakyat dinilai menjadi salah satu akar masalah. “Sangat miris bila pemerintah hanya memandang besarnya nilai investasi tanpa memastikan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hartany.
Ia mengingatkan agar para kepala daerah tidak terjebak dalam politik ekonomi sempit. “Kebijakan yang bijak adalah yang mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan hak masyarakat. Rakyat yang memilih mereka berharap keadilan, bukan sekadar tanda tangan izin,” ujarnya menutup.
Ketimpangan antara pertumbuhan industri sawit dan kesejahteraan masyarakat lokal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap negara. Di tengah bau getah sawit dan asap ban terbakar, bukan hanya ekonomi yang dipertaruhkan—tetapi juga keadilan yang menjadi dasar keberadaan sebuah pemerintahan.[deni]
Tags
peristiwa
