Gubernur Muhidin Tekankan Sinergi Pemprov, DPRD, dan Kejati Awasi Pembangunan

Gubernur Muhidin Tekankan Sinergi Pemprov, DPRD, dan Kejati Awasi Pembangunan


BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mendorong peningkatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Muhidin usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, pengawasan yang kuat dan terkoordinasi menjadi faktor penting agar setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan serta perencanaan yang telah ditetapkan.

Muhidin menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama ini telah menjalin kerja sama aktif dengan Kejaksaan Tinggi Kalsel, khususnya dalam aspek pengawasan dan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

“Kami selalu melibatkan Kejati dalam berbagai proses, terutama dalam hal pengawasan dan pendampingan hukum terhadap kegiatan pemerintah daerah,” ujar Muhidin.

Selain itu, Gubernur juga meminta DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia menekankan pentingnya pelibatan Tim Ahli Gubernur (TAG) dalam pembahasan serta pemantauan program-program SKPD agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih terarah dan terukur.

“Tolong TAG kami juga dilibatkan. Tim ini berisi para ahli, ada profesor, mantan menteri, wali kota, wakil wali kota, dan pejabat lain yang berpengalaman di bidangnya,” jelasnya.

Menurut Muhidin, keberadaan TAG merupakan perpanjangan tangan gubernur dalam memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai tugas, fungsi, dan target yang telah ditetapkan.

“TAG ini membantu mengawasi dan memanggil dinas-dinas yang belum menjalankan kegiatan, sehingga semua bisa bergerak sesuai jadwal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, serta aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif di Kalimantan Selatan.[adv]

Lebih baru Lebih lama