KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar seminar bedah buku Koki Otonomi: Resep Memajukan Pemerintah Daerah karya Prof. Djohermansyah Djohan dan Jose Rizal, yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Acara berlangsung di Aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru, Desa Sebelimbingan, Minggu (31/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru H. Eka Saprudin, para kepala SKPD, camat, akademisi, serta pegiat literasi dari berbagai kalangan.
Mewakili Bupati Kotabaru, Sekda H. Eka Saprudin menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai isi buku serta mengajak peserta merenung, berpikir, dan bermimpi tentang bagaimana otonomi daerah dapat dikelola dengan baik.
“Dengan pengelolaan yang tepat, otonomi daerah akan mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, menyuburkan demokrasi, dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Sekda Kotabaru juga mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta. Ia menilai kehadiran mereka merupakan bukti semangat bersama dalam membangun pemerintahan daerah yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan antusias, terbuka, dan penuh semangat belajar. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar gagasan, memperluas wawasan, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kotabaru, Gust Muhammad Lazuardi, menilai seminar bedah buku ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi di Kotabaru sekaligus memberi ruang interaksi bagi komunitas literasi.
“Buku Koki Otonomi berisi resep menjalankan otonomi daerah untuk memperkuat pembangunan dan memajukan pemerintahan daerah. Melalui bedah buku ini, diharapkan baik legislatif maupun eksekutif dapat memperluas wawasan dalam mengelola pemerintahan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan akademisi dalam seminar ini penting untuk memperkaya masukan bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai asas good government dan good governance.
“Seminar ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.[zainuddin]