BANJARMASIN - Terhitung mulai 1 September 2025, dapur standarisasi Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI) pertama di Kota Banjarmasin resmi beroperasi. Ini ditandai dengan peresmian dapur APJI milik Yayasan Miftah Firdausi yang dilakukan Walikota Banjarmasin, HM Yamin pada Minggu (31/8/2025).
Dapur yang berlokasi di Jalan Kayutangi 1 Banjarmasin Utara ini bakal memproduksi 3.000 porsi makanan dalam setiap harinya.
Ketua APJI Kalimantan Selatan, H. Aftahuddin mengatakan, dapur APJI ini menjadi bagian dari program nasional pemenuhan gizi masyarakat, khususnya melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk tahap awal, distribusi makanan akan difokuskan di wilayah Banjarmasin Utara, dan rencananya disusul Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Program ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari dalam seminggu, dengan sistem terukur untuk memastikan gizi seimbang dan higienis.
Pria yang akrab disapa Haji Aftah ini menjelaskan, kehadiran dapur APJI yang terstandarisasi diharapkan menjadi percontohan. Ia menyebut jika kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di beberapa daerah tidak akan terjadi jika penyedia makanan mematuhi standar higienis.
“Kalau memenuhi standar, tidak mungkin ada keracunan. Karena itulah pentingnya standarisasi,” tuturnya.
Standar yang diterapkan di dapur ini mengacu pada standar restoran, baik dalam hal pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan. Jumlah daftar penerima manfaat sementara 3.000 orang, dan dimungkinkan sampai 4.500 orang ke depannya.
Program ini juga mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memperkuat pemenuhan gizi masyarakat.
“Kita ingin menunjukkan bahwa dapur APJI bisa menjadi solusi nyata untuk kebutuhan gizi masyarakat. Jangan berpikir soal keuntungan, yang penting sesuai standar dan benar-benar bermanfaat,” terang Aftah.
Untuk menunjang operasional, sebanyak 50 tenaga kerja dilibatkan. Mereka sebelumnya mendapat pelatihan intensif sehingga dianggap andal dalam menjaga kualitas makanan. Tak hanya itu, dapur ini juga dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertugas memastikan kebutuhan nutrisi setiap menu terpenuhi.
Aftah menambahkan, meskipun biaya operasional Rp10 ribu per porsi, hal tersebut tidak menjadi persoalan utama. “Yang terpenting adalah kualitas dan manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai mengorbankan standar hanya karena alasan biaya,” ungkapnya.
Dengan kehadiran dapur APJI pertama ini, Banjarmasin menjadi kota percontohan dalam implementasi dapur gizi terstandarisasi di Indonesia.
Masyarakat menyambut positif inisiatif ini. Mereka menilai keberadaan dapur gizi dapat membantu pemenuhan kebutuhan makanan sehat bagi anak-anak dan bahkan ibu hamil, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mencegah kasus keracunan makanan di masa mendatang.[aan]
