BUNTOK - Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan data data bantuan sosial (Bansos), digelar Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Jumat (3/6/2022).
Rapat dihadiri pejabat ataupun perwakilan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSMPD), Bank mandiri, Kantor pos, Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Kiordinator Daerah (Korda) Bansos Barsel.
Usai RDP, Ketua Komisi I DPRD Barsel, Jarliansyah mengatakan, RDP ini terkait masalah pelaksanaan Pilkades dan data Bansos, baik dari APBD maupun dari Pusat.
"Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, artinya ketidaksinkronan data sudah hampir 7 tahun ini. Itulah yang membuat data penerima bantuan tidak pas lagi, makanya kami berharap agar data itu diperbaharui," terangnya.
Karena, lanjutnya, sebelum ini pemutahiran data yang disampaikan ke Pusat kembalinya tetap data yang lama. Tentu menjadi percuma kalau tidak secara langsung disampaikan.
"Nantinya insya Allah kami akan mendampingi Dinas Sosial, kalau memang itu menyangkut perbaikan data, karena data ini sangat penting keakuratannya," jelasnya.
Kemarin, sambungnya, dewan telah memanggil Disperkimtan terkait masalah penerima rumah layak huni. Mereka pun mengambil datanya dari data Prasejahtera. Kalau memang data Prasejahteranya tidak akurat, kemungkinan besar penerima rumah layak huni pun tidak pas.
"Untuk itu, kami selaku dewan mendorong ke depannya agar Dinas Sosial membentuk tim untuk turun ke lapangan langsung agar penerima bantuan tertuju kepada orang yang layak menerima bantuan," tuturnya.
Legislatif sepakat Dinsos yang sudah menyurati Kementerian sosial (Kemensos). Kalau nanti ada surat balasan dari Kemensos, pihak dewan akan mendampingi Dinsos untuk menyampaikan pemutahiran data.
Sementara terkait pelaksanaan Pilkades, Ia mengatakan, mungkin mereka masih kekurangan anggaran kurang lebih Rp786 juta dan anggaran itu masih belum mereka dapatkan.
"Tadi kepala dinasnya meminta waktu untuk mengkoordinasikan bersama Tim Pemerintah dan ibu Penjabat Bupati terkait maslah pengurangan angaran," bebernya.
"Saya selaku Ketua Komisi I berharap kalau memang anggarannya tidak ada dan tidak mencukupi, lebih baik ditunda," tutupnya.[deni]
