CALON wakil gubernur paslon 01 Muhidin optimistis partisipasi pemilih bisa mencapai 80 persen dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) yang berlangsung pada Rabu, 9 Juni 2021 ini.
Muhidin jadi satu di antara empat kandidat dari dua paslon yang bertarung di Pilgub Kalsel ikut memberikan hak suaranya di PSU. Sedangkan tiga lainnya yaitu cagub paslon 01 Sahbirin Noor serta paslon 02 Denny Indrayana-Difriadi berada di luar wilayah PSU.
"Alhamdulillah saya dan keluarga hari ini telah memberikan hak suara di PSU. Kita lihat antusiasme masyarakat juga tinggi jadi mudah-mudahan tingkat kehadiran masyarakat tinggi di TPS yaitu 80 persen sesuai target kami," kata Muhidin dikutip dari Antara.
Diakui Muhidin yang pernah menjabat Walikota Banjarmasin itu, rasa optimistis tingginya partisipasi pemilih berkaca dari antusiasme masyarakat mengurus kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Hal itu menurutnya membuktikan masyarakat ingin mencoblos menentukan pilihan calon pemimpin yang berakhir di medan PSU.
Sementara Denny Indrayana saat menggelar konferensi pers di rumahnya di Kota Banjarbaru pada Rabu pagi berharap PSU dapat berjalan lancar dan tetap berprinsip pemilu yang jurdil.
"Kami mendukung tingkat partisipasi pemilih namun yang pasti harus sesuai aturan yaitu berdasarkan DPT atau termasuk Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)," jelasnya.
Sebelumnya, Melalui Siaran Pers Humas Pemprov Kalsel, pada Senin 7 Juni 2021, mengabarkan Kunjungan Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Kantor Setdaprov Kalsel Banjarbaru.
Kunjungan dilakukan dalam rangka Raker bersama DPD RI dengan jajaran Pemprov Kalsel, KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan pihak terkait penyelenggaraan PSU Pilgub Kalsel.
Usai Raker, Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Komite I DPD RI. Menurut Roy, kunjungan Komite I DPD RI tersebut dalam rangka memantau dan pengawasan PSU Pilgub Kalsel.
“Anggota DPD RI juga memberikan semangat kepada penyelenggara dan pemerintah daerah serta masyarakat agar pelaksanaan PSU berjalan lancar, damai, dan sejuk,” kata Roy.
Komite 1 DPD juga berharap penyelenggara dapat melaksanakan PSU secara profesional sekaligus pelaksanaan PSU Pilgub di Kalsel ini dapat menjadi barometer secara nasional.
“DPD juga berharap penyelenggaran PSU Pilgub Kalsel ini dapat dijadikan barometer secara nasional,” ucap Roy.
Saat Raker, dibahas seputar persiapan logistik pemilu, penerapan protokol kesehatan di lingkup TPS, serta dinamika masyarakat di lapangan.
“Komite I DPD RI perlu melakukan kunjungan ke Kalsel dalam rangka pengawasan, sebagai upaya mendorong Pilkada yang jujur dan adil,” ujar Wakil Komite 1 Fernando Sinaga saat membuka diskusi.
Ia mengatakan, peningkatan kualitas demokrasi di daerah sangat penting demi lahirnya pemimpin yang kuat dan adil.
PSU Kota Banjarmasin akan dilaksanakan di 301 TPS di 12 kelurahan. Untuk Kabupaten Banjar, TPS penyelenggara berjumlah 502, terletak di 5 kecamatan. Sedangkan Tapin, hanya 1 kecamatan dengan 24 TPS.
Sementara itu, anggota Bawaslu Kalsel, Nur Kholis Majid, menyebutkan upaya-upaya yang sistematis dan strategis demi mencegah terulangnya persoalan PSU. Salah satunya adalah mengerahkan patroli pengawasan di titik-titik TPS.
“Saya memohon pada masyarakat, jika terjadi (hal-hal yang tidak etis) tolong laporkan ke Bawaslu. Bawaslu membuat posko di masing-masing tempat untuk menerima laporan masyarakat jika terjadi pelanggaran, ” ujarnya.
Habib Abdurrahman Bahasyim atau akrab disapa Habib Banua selaku anggota Komite I menitipkan pesan pada paslon terpilih.
“Saya harap, paslon terpilih mengedepankan sikap negarawannya, menjaga ketertiban, serta kondusivitas daerah,” harapnya.
Senator asal Kalsel ini berharap, Banua bisa mendapatkan pemimpin terbaik untuk mengawal pembangunan ke depan.[advertorial/araska]
