PALANGKA RAYA — Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) kembali marak di sepanjang kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, wilayah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut sebagai sumber kehidupan.
Tokoh Masyarakat Kalteng, Hartany Soekarno menegaskan bahwa praktik penambangan liar di sungai besar tidak boleh dibiarkan.
Menurutnya, meski masyarakat memiliki kebutuhan ekonomi, kegiatan yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia tidak dapat dibenarkan.
“Harusnya penambangan emas di sungai tidak boleh terjadi. Mengutamakan kampung tengah (perut) memang penting, apalagi di tengah sulitnya mencari penghidupan. Namun, penambangan emas di sungai besar sangat tidak manusiawi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
Hartany menyoroti bahwa Sungai Barito Selatan memiliki peran vital sebagai sumber air bersih bagi ratusan ribu penduduk di wilayah tersebut. Sungai ini menjadi tumpuan masyarakat di sepanjang bantaran sungai, termasuk warga Kota Buntok, yang memanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM warga Buntok dan sekitarnya.
Dia memperingatkan bahwa pencemaran akibat aktivitas tambang liar dapat menimbulkan dampak serius terhadap kualitas air dan ekosistem sungai.
“Apa jadinya jika sumber air utama bagi ratusan ribu orang menjadi keruh, rusak ekosistemnya, dan kualitas airnya menurun,” tegasnya.
Selain itu, Hartany juga menyampaikan kekhawatiran dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti air raksa (merkuri) dalam proses pemisahan emas.
Zat beracun ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup ikan, tetapi juga berbahaya bagi manusia serta berpotensi mengganggu perkembangan janin dalam kandungan, berakibat cacat Permanen pada bayi.
“Saya memahami kebutuhan para penambang untuk mencari rezeki. Namun jangan sampai mengorbankan kelestarian air sungai dan merusak tata kelola sumber air baku, dan Mengorbankan Sodara dan Warga lain," tambahnya.
Hartany mendesak Pemerintah Daerah Barito Selatan dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan solutif dalam menangani persoalan tersebut.
Hartany menegaskan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah.
“Untuk segala hal yang berdampak buruk pada kesehatan rakyat, tanggung jawabnya ada di jajaran Pemda Barito Selatan. Pemerintah wajib menjamin kesehatan dan kesejahteraan rakyat, apalagi dengan dukungan anggaran negara yang tersedia,” pungkasnya.[deni]
Tags
peristiwa
