BANJARMASIN, MK - Audiensi untuk menindaklanjuti aksi unjuk rasa penyampaian aspirasi Pekerja Buruh Banua (PBB) digelar di Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Selasa (27/10/2020).
Dalam surat undangan tertera daftar undangan menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang sedang melaksanakan reses kedaerah.
Sayang, dari 11 daftar undangan tidak ada anggota DPR RI yang berhadir. Hanya 1 orang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berhadir, yakni Habib Hamid Abdullah.
Menurutnya, dari rapat audiensi ini akan dikemukakan nanti, baik dalam rapat Tingkat I maupun rapat di DPD RI.
"Apa yang telah disampaikan buruh juga ada termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada di DPD RI," bebernya.
Masukan itu juga diambil dari aspirasi rakyat di daerah. Namun apa yang mereka perjuangankan di pusat ternyata gagal dikarenakan beberapa kendala dan hasil keputusan dari pusat.
"Kami menekan itu di Tingkat I, di sana ada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), namun sampai pada kesimpulan Badan Legislasi (Baleg) selesai dan keluar draftnya," ujarnya.
Kewenangan itu terus dituntut pihaknya agar ikut pembahasan lebih lanjut bahkan sampai ke ketua. Tetapi menurutnya, itu harus mengamandemen Undang-Undang 1945 agar dapat ikut dalam pembahasan itu.
"Ini sudah diketuk paripurna, kuncinya tinggal di Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," tegasnya.
Di sisi lain, Ia juga menyampaikan bahwa anggota DPR RI yang tidak berhadir kemungkinan bentrok dengan kegiatan lain.[fuad]
