Hal tersebut diucapkannya saat Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di lingkungan Pemprov Kalteng dan Pemkab/Kota se-Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur setempat, Kamis (16/1/2020).
Kegiatan ini dirangkai dengan kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkup Pemprov Kalteng tahun 2020, dan pengukuhan forum pengurangan risiko bencana Banjir, Puting beliung, dan Tanah longsor (Batingsor) dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Tidak terasa kita sudah memasuki Tahun Baru 2020 dan telah melewati tahun 2019, banyak hal yang dapat kita petik pada tahun lalu. Semoga dengan pengalaman yang kita lalui, pada tahun ini kita bekerja lebih baik, lebih giat lagi dan tetap semangat," katanya.
Kegiatan itu dilanjutkan dengan penandatanganan MoU atau nota kesepakatan bersama antara Pemprov Kalteng dengan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, KOMDA Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalteng, serta Asosiasi Pengusaha Tambang Kalteng, tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalteng.
Selanjutnya, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini didampingi Wakilnya Habib Ismail Bin Yahya, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri menggelar video conference yang merupakan salah satu inovasi untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.
"Pada pelaksanaan video conference hari ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang cukup penting sebagaimana telah kita ikuti bersama ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan," imbuhnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah dituntut untuk terus berinovasi dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya guna.
Rapat TEPRA yang juga digelar hari ini merupakan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan dan hal-hal lainnya pada tahun 2019.
"Diharapkan nantinya dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun lalu dan mengantisipasinya agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi pada tahun 2020 ini," tuturnya.
Selain itu, sambungnya, penggunaan alokasi harus efektif dan dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah. Juga mengimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk tahun anggaran 2020 penandatanganan kontrak selambat-lambatnya ditandatangani per 1 Mei 2020 sebagaimana amanat Presiden RI Ir H Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa tanggal 6 November 2019 lalu.
"Saya imbau, hindari permasalahan lelang yang batal atau gagal dilaksanakan, hal ini seharusnya tidak terjadi karena proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dilakukan sendiri oleh masing-masing perangkat daerah dan hal ini selalu berulang setiap tahunnya," cetusnya.
Pengadaan barang dan jasa, tambahnya, pemerintah harus tepat waktu, keterlambatan sedikit saja dapat mengurangi persentase pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Terutama belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu. Belanja pengadaan barang/jasa harus berkontribusi signifikan terhadap pengembangan industri dan IKM dalam negeri, hal tersebut dapat di desain dari proses pengadaan barang/jasa," tegasnya.[kenedy]
