KUALA KAPUAS – Gurat kesedihan di wajah warga Desa Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, sedikit terangkat saat rombongan Pemerintah Kabupaten Kapuas tiba di lokasi bekas kebakaran pada Rabu (1/4/2026). Kehadiran Bupati Kapuas, H. Muhammad Wiyatno, bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan membawa kepastian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Didampingi Sekda Usis I. Sangkai dan jajaran kepala perangkat daerah, Bupati langsung membaur dengan warga terdampak. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang merasa sendirian dalam menghadapi masa sulit pascamusibah yang menghanguskan permukiman mereka.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memahami bahwa yang dibutuhkan warga saat ini adalah percepatan. Berdasarkan data dari BPBD Kapuas, tercatat ada 8 Kepala Keluarga (KK) yang terpaksa kehilangan hunian. Dari total 7 unit bangunan yang terdampak, 5 di antaranya rata dengan tanah (rusak berat), sementara 2 lainnya mengalami rusak sedang.
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, merinci bentuk dukungan nyata yang diberikan pemerintah:
Kebutuhan Dasar: Paket bantuan sembako dan logistik darurat untuk konsumsi harian.
Bantuan Stimulan Rumah:
Rp30.000.000 untuk kategori rumah rusak berat.
Rp10.000.000 untuk kategori rumah rusak sedang.
Salah satu poin krusial dalam kunjungan ini adalah janji mengenai kecepatan birokrasi. Pemkab Kapuas berkomitmen agar bantuan stimulan perbaikan rumah tersebut dapat dicairkan dalam waktu maksimal dua minggu ke depan.
"Kami tidak ingin warga menunggu terlalu lama. Tim akan segera turun bersama Dinas PUPR untuk melakukan penilaian teknis, sehingga dalam dua minggu bantuan ini sudah bisa direalisasikan," ujar Pangeran S. Pandiangan.
Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut Kepala Dinas Sosial Karolinae serta unsur pimpinan kecamatan setempat. Langkah "Gercep" ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi warga Desa Pulau Kupang untuk segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.
Pemerintah berharap, meski bantuan ini bersifat stimulan, setidaknya dapat meringankan beban finansial warga dalam memulai pembangunan fondasi rumah yang baru. Kini, warga tinggal menunggu proses verifikasi teknis agar impian untuk kembali memiliki atap yang utuh segera terwujud.[zulkifli]
