KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas memberikan perhatian serius terhadap fluktuasi harga barang pokok menyusul rilis data inflasi awal tahun 2026. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi tahun ke tahun (year-on-year) di Kabupaten Kapuas tercatat berada pada level 3,62 persen per Januari 2026.
Data tersebut menjadi bahasan utama dalam audiensi BPS Kabupaten Kapuas yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I. Sangkai, di Ruang Rapat Sekda, Jumat (13/2/2026).
Selain inflasi tahunan, tercatat pula inflasi bulan ke bulan (month-to-month) sebesar 0,47 persen.
Kepala BPS Kapuas, Ahmad Nasrullah, memaparkan sejumlah komoditas strategis yang menjadi penyumbang utama tekanan inflasi. Beberapa bahan pokok yang perlu diwaspadai antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, serta bawang merah dan cabai rawit.
Selain bahan pangan, komoditas non-pangan seperti bahan bakar rumah tangga juga turut memengaruhi indeks harga konsumen di Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung tersebut.
“Inflasi yang tidak terkendali berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Jika tidak segera diintervensi, hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah,” ujar Ahmad Nasrullah dalam paparannya.
Merespons kondisi tersebut, Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menegaskan pentingnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berbasis data akurat. Pemkab Kapuas telah menyiapkan empat strategi utama guna menekan laju harga:
- Ketersediaan Pasokan: Memperkuat produksi lokal dan menjalin kerja sama antardaerah (KAD).
- Kelancaran Distribusi: Memastikan rantai pasok dari produsen ke pasar tidak terhambat.
- Keterjangkauan Harga: Melaksanakan operasi pasar murah yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Komunikasi Efektif: Memperkuat koordinasi lintas sektor menggunakan data tunggal yang terintegrasi.
Dukungan Sensus Ekonomi 2026
SELAIN membahas inflasi, pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi persiapan Sensus Ekonomi 2026 dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi7 Nasional (DTSEn).
Sekda menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BPS dalam melakukan pendataan lapangan.
"Data yang akurat adalah kunci. Dengan sinergi bersama BPS, program intervensi yang dilaksanakan Pemkab Kapuas dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Usis I. Sangkai.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, serta perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.[zulkifli]
