KUALA KAPUAS - Komitmen DPRD Kabupaten Kapuas dalam menjalankan fungsi pengawasan kembali ditunjukkan melalui rekomendasi strategis atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025. Dalam Rapat Paripurna Ke-I Masa Persidangan I, DPRD Kapuas menyoroti lemahnya manajemen BUMD dan tata kelola aset daerah.
Dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto, rapat paripurna tersebut menjadi wadah DPRD untuk menegaskan sejumlah catatan penting yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kapuas mencatat setidaknya lima rekomendasi strategis, mulai dari penguatan pembinaan Perumda Tirta Pambelom, kepastian hukum pembentukan Dewan Pengawas BUMD, hingga penyusunan regulasi investasi dan pengelolaan aset daerah.
Anggota DPRD Kapuas Thosibae Limin menekankan bahwa Perumda Tirta Pambelom membutuhkan pembenahan serius agar dapat berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“DPRD Kapuas menilai perlunya langkah cepat dan terukur, baik dalam penataan kelembagaan Perumda maupun pencatatan aset, agar investasi daerah tidak terus mengalami stagnasi,” ujarnya.
Tak hanya BUMD, DPRD Kapuas juga mengingatkan OPD teknis, khususnya Dinas Perkimtan, agar lebih disiplin dalam pelaksanaan kontrak konstruksi.
DPRD menegaskan pentingnya kepatuhan PPK, PPTK, dan konsultan pengawas terhadap regulasi pengadaan guna mencegah keterlambatan dan perubahan kontrak berulang.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menyambut baik rekomendasi DPRD dan menyatakan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh temuan BPK, baik yang bersifat finansial maupun administratif.
Sebagai bentuk keseriusan, Inspektorat Kabupaten Kapuas ditugaskan melakukan monitoring intensif terhadap progres tindak lanjut rekomendasi DPRD dan BPK RI.
Melalui langkah ini, DPRD Kapuas menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.[zulkifli]
