SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi masyarakat melalui program Wirausaha Terpadu Jospol. Program yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim ini menegaskan bahwa pelatihan dan peningkatan kompetensi menjadi syarat utama sebelum peserta mendapatkan bantuan peralatan usaha.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap peserta Jospol benar-benar siap memasuki dunia usaha, bukan sekadar menerima bantuan dari pemerintah.
“Peserta yang dinyatakan lolos akan memasuki fase krusial, yakni pelatihan komprehensif dan pendampingan intensif. Prinsip kami jelas: siapkan kompetensi dulu sebelum menerima fasilitas,” tegas Heni.
Seluruh proses pendaftaran Jospol dibuka secara digital sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Mekanisme ini diklaim mampu menghilangkan batasan geografis dan memberikan kesempatan setara bagi setiap warga yang berminat mengembangkan usaha.
“Semua proses dibuka secara transparan. Warga tinggal mengisi formulir pendaftaran secara online,” kata Heni.
Setelah pendaftaran, peserta diseleksi melalui tahapan verifikasi minat dan kelayakan rencana usaha untuk memastikan mereka benar-benar serius membangun unit usaha mandiri.
DPPKUKM menekankan bahwa pelatihan yang diberikan bukan sekadar teori, tetapi materi aplikatif yang dibutuhkan pelaku usaha pemula. Peserta akan dibimbing mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, hingga pendampingan untuk sertifikasi halal terutama bagi pelaku usaha kuliner.
“Filosofi dari tahapan ini adalah menciptakan fondasi wirausaha yang kokoh dan adaptif,” ujar Heni.
Program pelatihan ini dirancang agar para peserta mampu memahami aspek legalitas, manajemen usaha, branding, hingga strategi pemasaran sebelum mendapatkan bantuan fisik berupa peralatan.
Jospol menjadi bagian dari peta jalan ekonomi Pemprov Kaltim yang menargetkan lahirnya 10.000 UMKM baru dalam lima tahun ke depan. Untuk tahun 2026, DPPKUKM menargetkan 2.500 peserta baru yang akan difasilitasi melalui program ini.
Peningkatan target ini menurut Heni merupakan bentuk komitmen serius pemerintah untuk mempercepat tumbuhnya wirausaha baru di daerah.
Tidak hanya sampai pada pemberian pelatihan dan bantuan, peserta Jospol juga diwajibkan mengikuti monitoring rutin oleh pendamping khusus yang ditugaskan oleh dinas. Monitoring mencakup omzet, aktivitas produksi, dan perkembangan usaha setelah bantuan diberikan.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya mendapat pelatihan, tapi benar-benar bisa membuka usaha dan berkembang,” ungkapnya.
Heni menegaskan bahwa Jospol adalah langkah konkret dan terstruktur untuk membawa masyarakat menuju kemandirian ekonomi.
Dengan sistem pendaftaran transparan, pelatihan yang intensif, dan pendampingan berkelanjutan, Jospol diyakini akan menjadi katalis utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.[han911/adv/diskominfokaltim]
Tags
kaltim
