BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayahnya hingga posisi Oktober 2025 berada dalam kondisi stabil dengan tingkat risiko yang tetap terjaga.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dalam Media Update di Kantor OJK Kalsel, Rabu (10/12/2025) menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan turut ditopang oleh kinerja perekonomian daerah yang tumbuh positif pada Triwulan III 2025. Ekonomi Kalsel tercatat tumbuh 5,19 persen (yoy), sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen (yoy).
Tiga sektor utama penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel masih didominasi Pertambangan dengan porsi 22,24 persen, diikuti Pertanian 15,35 persen, dan Industri Pengolahan 12,12 persen.
Sektor Perbankan Tumbuh Positif
INTERMEDIASI perbankan menunjukkan pertumbuhan yang berlanjut. Penyaluran kredit pada Oktober 2025 naik 6,91 persen (yoy) menjadi Rp82,13 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) sebesar 2,58 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh paling tinggi sebesar 23,06 persen, sementara Kredit Konsumsi meningkat 6,40 persen. Adapun Kredit Modal Kerja mengalami kontraksi 3,73 persen.
Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan penyaluran Kredit Investasi terbesar, yakni 65,59 persen atau Rp53,86 triliun.
Kontribusi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 27,58 persen dari total kredit perbankan di Kalsel. Industri Pengolahan mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM tertinggi yaitu 19,86 persen (yoy).
Dari sisi penghimpunan dana, aset perbankan di Kalsel mencatat peningkatan tertinggi di Regional Kalimantan, tumbuh 6,13 persen (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,83 persen, ditopang pertumbuhan deposito 12,82 persen. Pangsa terbesar DPK berada di Kota Banjarmasin dengan nilai Rp59,8 triliun atau 60,60 persen dari total DPK.
Perbankan Syariah Tetap Ekspansif
KINERJA perbankan syariah turut mencatatkan pertumbuhan. Aset perbankan syariah meningkat 5,07 persen (yoy) menjadi Rp12,49 triliun. Pembiayaan tumbuh 8,14 persen (yoy) menjadi Rp9,11 triliun.
Sementara itu, DPK perbankan syariah mengalami kontraksi 2,44 persen (yoy). Namun likuiditas tetap solid dengan rasio 96,36 persen dan NPF gross berada pada level rendah 2,06 persen.
Pasar Modal Semakin Bergairah
KINERJA pasar modal regional tetap positif. Nilai kepemilikan saham masyarakat Kalsel pada Agustus 2025 meningkat 33,42 persen (yoy) menjadi Rp114,13 triliun. Nilai transaksi saham tumbuh signifikan 72,25 persen (yoy).
Jumlah investor beridentitas Single Investor Identification (SID) bertambah menjadi 210.338 orang, atau naik 23,49 persen (yoy).
IKNB Tumbuh Stabil, Fintech Menguat
INDUSTRI Keuangan Non-Bank (IKNB) juga berada dalam jalur pertumbuhan positif.
- Perusahaan Pembiayaan: penyaluran pembiayaan tercatat Rp11,93 triliun, sedikit terkontraksi 1,53 persen (yoy). NPF terjaga pada 1,76 persen. Pembiayaan terbesar disalurkan ke sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp3,14 triliun).
- Modal Ventura: pembiayaan tumbuh 8,83 persen (yoy) menjadi Rp92 miliar.
- Dana Pensiun: aset bersih meningkat 9,81 persen (yoy) menjadi Rp372 miliar.
- Pinjaman Daring (Pindar): outstanding pembiayaan naik signifikan 40,51 persen menjadi Rp958 miliar, dengan tingkat risiko kredit (TWP90) sebesar 2 persen.
- Pergadaian: mencatat pertumbuhan 61,59 persen (yoy) per Mei 2025, dengan risiko kredit tetap terkelola.
Sementara itu, sepanjang Januari–Desember 2025, OJK Kalsel telah melaksanakan 88 kegiatan edukasi di 13 kabupaten/kota dengan total peserta 18.642 orang. Tiga materi yang paling banyak diminati publik ialah Pengenalan OJK, Produk Lembaga Jasa Keuangan, dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal.
Layanan SLIK yang diproses mencapai 14.487 permintaan, dengan 55,5 persen melalui layanan walk-in.
Sementara itu, pengaduan konsumen yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mencapai 520 kasus. Pengaduan terbanyak berasal dari sektor Bank Umum (38 persen), fintech peer-to-peer lending (36 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (19 persen). Permasalahan terkait SLIK menjadi yang paling dominan dengan porsi 24,42 persen.
Sebanyak 487 pengaduan telah ditindaklanjuti dan 33 pengaduan masih dalam proses penanganan.[]
