SAMARINDA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan kesiapsiagaan menjelang potensi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung dari akhir Desember 2025 hingga Februari 2026.
Analis Kebijakan BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang masih mungkin terjadi.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi dan kolaborasi antarinstansi harus dimaksimalkan agar respons cepat dan tepat sasaran,” ujar Sugeng, Senin (1/12/2025).
Kesiapsiagaan ini telah dikonsolidasikan melalui rapat koordinasi teknis yang melibatkan Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Dinas Kesehatan, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat membahas penyusunan rantai komando, pembagian tugas operasional, hingga alur distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak. Sugeng menjelaskan setiap OPD memiliki peran spesifik:
Dinas Sosial disiagakan mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan tempat berlindung warga terdampak.
Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan layanan kesehatan darurat untuk mencegah munculnya penyakit pascagempa atau banjir.
Sugeng menegaskan pentingnya keberanian pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan status darurat bencana jika eskalasi dampak meningkat di lapangan.
“Status darurat mempermudah koordinasi dan mempercepat mobilisasi bantuan dari provinsi maupun BNPB. Contohnya, penanganan banjir di Mahakam Ulu berjalan lebih cepat setelah status darurat ditetapkan,” kata Sugeng.
Ia juga menekankan bahwa keputusan cepat sangat diperlukan karena intensitas hujan diprediksi meningkat signifikan, terutama di kawasan pesisir, dataran rendah, dan daerah rawan longsor.[han911/adv/diskominfokaltim]
Tags
kaltim
