PARINGIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Tahun 2025, bertempat di Aula Lantai I Kantor Kesbangpol Balangan, Paringin Selatan, Selasa (7/10/2025) pagi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan H. Syaifuddin Tailah, para kepala bidang, pejabat struktural, perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan insan pers.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Balangan H. Syaifuddin Tailah menegaskan bahwa kegiatan pengukuran IKN merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan nasional, khususnya di tingkat daerah.
“Indeks Kewaspadaan Nasional menjadi alat ukur kesiapsiagaan kita terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan NKRI. Dari hasil pengukuran ini, kita bisa melihat sejauh mana kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Balangan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk terus memperkuat persatuan, memperdalam rasa cinta tanah air, serta meningkatkan partisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
Sementara itu, Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Afreza Rahman, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan pentingnya pengukuran IKN dalam memetakan kondisi kewaspadaan masyarakat di setiap daerah.
Ia menjelaskan bahwa indikator pengukuran IKN telah disesuaikan dengan struktur baru Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.
"Pengukuran ini merupakan bagian dari sistem deteksi dini untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan memperkuat ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan,” jelasnya.
Kegiatan diisi dengan paparan materi, sesi diskusi, dan pengisian kuesioner indeks oleh peserta yang terdiri dari perwakilan lintas sektor.[agus/adv]
