PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) menggelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan, Selasa (9/9/2025), di Aula Bapperida Provinsi Kalteng.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi penting dalam pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.
Menurutnya, setiap tahapan pembangunan harus mengakomodasi perspektif gender agar hasilnya benar-benar adil dan inklusif.
Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Ia menyoroti pentingnya data terpilah berdasarkan gender sebagai landasan utama dalam merancang kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.
"Tanpa data yang akurat, mustahil menghasilkan kebijakan yang inklusif,” tegasnya.
Leonard juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi PUG tidak bisa berjalan secara parsial. Dibutuhkan sinergi kuat antarperangkat daerah untuk membangun sistem yang saling mendukung dalam penerapan kebijakan berbasis kesetaraan gender.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan memastikan seluruh program pembangunan memberi manfaat adil dan merata, termasuk bagi kelompok rentan dan marjinal.
Ricko juga mengajak para peserta untuk tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi dapat menjadikan hasil workshop sebagai pijakan implementasi nyata di tingkat daerah.
“Kami berharap kegiatan ini mendorong penguatan komitmen daerah terhadap kebijakan yang berkeadilan gender,” ujarnya.
Melalui workshop ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas daerah dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah.[andre/deni]
Tags
pemprov kalteng
