KUALA KAPUAS — Meski menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kapuas menyampaikan sejumlah catatan strategis dan pertanyaan kritis kepada pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD setempat pada Selasa (10/6/2025). Agenda rapat meliputi penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Mewakili Fraksi Golkar, juru bicara H. Abdullah, SE menekankan pentingnya transparansi dan kesiapan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi pembahasan lanjutan.
"Izinkan kami menyampaikan beberapa hal di antaranya sebagai berikut, pertama kepada seluruh OPD mitra kerja DPRD kami berharap sebelum pembahasan agar menyampaikan laporan metrik perbandingan berupa realisasi keuangan dan realisasi program tahun anggaran 2024," ujar H. Abdullah.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menyoroti progres pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. Dua proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi perhatian adalah proyek RTH Simpang Adipura di Jalan Pemuda dan RTH Hutan Kota di Jalan Tambun Bungai, yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas.
"Selanjutnya sebagai catatan program apa saja yang tertunda pelaksanaannya dan kendala apa saja? Seperti taman di simpang lima Adipura dan taman pohon stadion," beber H. Abdullah dalam forum resmi tersebut.
Fraksi Golkar juga mengangkat permasalahan yang hingga kini masih membayangi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas. Sorotan terutama diarahkan pada aspek manajemen keuangan serta kualitas layanan air bersih yang dinilai belum memadai.
"Serta masalah PDAM yang belum ada titik terang tentang manajemen keuangan dan kualitas air yang kurang memadai," tambahnya.
Dengan menyampaikan pandangan tersebut, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran daerah secara objektif dan konstruktif. Pandangan kritis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menuntaskan kewajiban dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya.[zulkifli]
