KOTABARU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Ariadi Noor menutup secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Jumat (2/2/2024).
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencaan pembangunan daerah. Tampak hadir Asisten Bidang Kesra dan Pembangunan, Kadis Kini ominfo beserta tamu undangan lainnya.
Ariadi Noor mengatakan, Rakor ini tidak lain adalah bagaimana bisa memadu serasikan program-program kegiatan pembangunan, terutama peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru.
"Rakor ini nantinya akan bergiliran di Kabupaten/kota lainnya, sebagai bentuk silaturahmi yang lebih akrab antar sesama insan Bappeda agar bisa saling berkordinasi serta berkomunikasi lebih terbuka dan lebih lancar," katanya.
Di mana hasil pada hari ini, lanjutnya, adalah terkait dengan kemiskinan extrim dan bagaimana menuntaskan stunting agar kegiatan yang dilakukan ini benar dan harmonis antara Provinsi dan Kabupaten/kota.
"Kami berharap data-data pencapaian yang disebutkan tadi data faktual agar bisa melangkah lagi, lebih fokus terhadap pementasan kemiskinan, agar stunting bisa lebih berhasil serta lebih efektif," harapnya.
Di kesempatan itu, Angga Priyadi (Perencana Ahli Pertama) Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia se-Kalimantan Selatan Tahun 2024 menambahkan, pihaknya juga memberikan kesimpulan sebagai berikut, seperti penyelenggaraan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan yang membutuhkan dukungan ketersedian sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
"Keterbatasan SDM acap kali menghambat penyelesaian permasalahan pembangunan yang menuntut selesai tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.
Sehingga, sambungnya, permalasalah klasikal tersebut masih menjadi permasalahan yang dirasakan hampir semua daerah, oleh karenanya permasalahan ini perlu disikapi secara serius melalui keterlibatan dalam penyusuan Analisa Jabatan (Anjab) dan mendorong badan kepegawaian, biro organisasi dalam pemenuhan SDM di lingkup Bappeda khususnya Bidang PPM.
"Setidaknya ada 13 tugas tambahan (adhoc) yang menjadi tanggung jawab bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia," jelasnya.
Untuk menunjang penyelesaian tugas tambahan dan diperlukan peningkatan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/kota melalui Optimalisasi Forum Komunikasi Bidang PPM se-Kalimantan Selatan.
"Sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat. penyediaan data melalui regsosek adalah langkah tepat yang sedang dilakukan sesuai prosedur permintaan data yang rumit menghambat daerah dalam mendapat data tersebut," tambahnya.
Diperlukan rapat lebih lanjut dengan penyedia data (Bappenas) untuk mempercepat penerimaan data di daerah. Dalam hal data regsosek masih belum didapatkan dan belum menjadi data sasaran penanggulangan kemskinan.
"Maka diperlukan percepatan penyelesaiaan proses verifikasi dan validasi data P3KE untuk dijadikan sebagai sasaran maupun target dari program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pemangku penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.[zainuddin]
