KOTABARU - Untuk memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Kotabaru, Kamis (1/2/2024).
Kegiatan diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Tampak hadir Kabid PMM Bappeda Provinsi Kalsel, Rahmiyanti Janoezir P.,ST.,MA dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Drs. H. Said Akhmad, MM serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Panitia Pelaksana, Angga Priyadi, ST, M. Ec., Dev selaku Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44 sampai 6,25.
"Dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 persentase penduduk miskin terendah secara nasional, untuk persentase penduduk miskin," ucapnya.
Akan tetapi, lanjutnya, bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai. Namun semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya.
"Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kotabaru, Drs. H. Said Akhmad MM mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bappeda se-Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan ini dan berharap bagaimana agar kita bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan.
"Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD Se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru," katanya.
Untuk itu, program apa yang dilakukan untuk pengetasan kemiskinan yang harus disepakati bersama, karena ini termasuk penilaian secara nasional. Dan apa bila tidak mempunyai perencanaan, maka tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan.
"Pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan," jelasnya.
Selanjutnya, kegiatan ini diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.[zainuddin]
