Bersama OJK, Sekda Kotabaru Buka Rakor TPKAD

Bersama OJK, Sekda Kotabaru Buka Rakor TPKAD

KOTABARU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Kotabaru dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Kalimantan Selatan, di Operation Room Kotabaru, Selasa (28/11/2023). 

TPKAD merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada pertemuan tahunan OJK dengan pelaku industri jasa keuangan yang menyebutkan perlunya upaya nyata guna mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, penguatan sektor ekonomi prioritas.

Dalam kegiatan ini, Sekda Said mengatakan, seperti diketahui bersama sudah memasuki triwulan ke-4 untuk tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Yang tentunya kita akan memasuki tahun 2024 yang mana program-program prioritas Kabupaten Kotabaru harus dilaksanakan, karena di bulan Desember nanti kita bisa memulai lelang, dalam rangka percepatan pelaksanaan program-program prioritas sekala besar," kata Sekda. 

Maka dari sekarang kesiapan yang nantinya bagaimana menyikapinya, untuk itu dipersilahkan kepada tim OJK menyampaikan paparan, serta masukan-masukan dari OPD yang hadir dalam rangka singkronisasi strategi apa yang dilakukan.

Sementara itu, Analis Senior Direktur Pengawasan Perilaku POJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Provinsi Kalsel, Andy Rahman Yuliman mengatakan, tujuan utama datang ke Kabupaten Kotabaru adalah terkait dengan tim percepatan akses keuangan daerah sebagaimana yang sudah diserahkan.

"Terkait dengan bentuk tim percepatan akses keuangan daerah yang sudah tertuang dalam lampiran Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah, dari unsur OJK, Sekretaris daerah sebagai Ketua TPKAD, Bappeda bagian perekonomian dan ada beberapa lagi yang lain sekitar 25 anggota," pungkasnya. 

Di kesempatan ini juga memapaparkan terkait dengan apa itu TPKAD, berawal dari Presiden RI yang mengarah konservasi tingkat leterasi dan inklusi di Indonesia berdasarkan data survei nasional terkait dengan inklusinya, bahwa Indonesia dari 10 dan 8 orang sudah mengakses informasi keuangan.[zainuddin]

Lebih baru Lebih lama