KUALA KAPUAS - Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuala Kapuas, dalam audensi yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Kapuas, Rabu (14/9/2022).
Pertemuan dengan sejumlah mahasiswa ini dipimpin Waket I DPRD Kapuas, Yohanes ST dan didampingi sejumlah anggota Dewan lainnya.
Dalam audensi itu pihak DPRD Kapuas mempersilahkan para mahasiswa menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka baik secara lisan dan tertulis.
"Ada empat poin yang disampaikan. Pada intinya mahasiswa menolak kenaikan BBM," kata Waket I DPRD Kapuas, Yohanes, usai audensi.
Ia menjelaskan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa itu akan diteruskan secara kelembagaan.
"Karena DPRD ini lembaga dengan latar belakang yang berbeda, pendapat yang berbeda tidak serta merta juga mengiyakan ada juga penjelasan tadi dari teman-teman tadi alasan kenapa sampai pemerintah pusat BBM itu dinaikkan," katanya.
"Alasannya kenaikan ini berdampak dalam kehidupan orang banyak dan itu benar. Tapi di lain hal pemerintah pusat juga menyiapkan untuk menanggulangi dampak sosial tersebut," paparnya.
Sementara itu aspirasi yang langsung disampaikan HMI Cabang Kapuas, yaitu yakni pertama menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi.
"Karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak Pandemi Covid-19," kata Ketua HMI Kapuas, Ariyadi.
Kedua, meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM dapat tepat sasaran, yakni ke masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
"Yang ketiga mendesak kepada pihak pemerintah untuk memberantas mafia dan pertambangan di sektor minyak, gas (Migas), dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga tidak adanya lagi mafia yang bermain dalam minyak subsidi," paparnya.
Lanjutnya, yang keempat meminta kepada pemerintah melakukan relokasi anggaran kementerian, lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.[zulkifli]
