Kepala Disbun Kalteng: GIS Berperan Penting di Era Pembangunan

FASILITATOR saat melakukan pendampingan peserta pelatihan sistem informasi georafis dasar STAB.| foto : istimewa

PALANGKA RAYA - Sejak tiga dekade yang lalu dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pemerintah tidak memiliki data dan informasi by name, by address, by spatial pengelolaan lahan perkebunan sawit oleh rakyat, sehingga dengan tidak lengkap serta kurang akuratnya data dan informasi, dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain kebijakan yang salah sasaran.

"Untuk itulah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar pelatihan Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System-GIS) yang dilaksanakan selama dua hari pada 21-22 Juli 2022," ucap Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng, H Rizky R Badjuri, Jumat (22/7/2022).

Menurutnya, GIS memiliki peran penting di era pembangunan seperti sekarang. Pelatihan GIS pun perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah, khususnya petugas Dinas yang membidangi perkebunan untuk mendukung percepatan pendataan, pemetaan, dan penerbitan Surat Tanda Daftar usaha Budidaya (STDB) bagi perkebunan sawit rakyat di Kalteng.

Dibeberkannya, pelatihan sistem informasi geografis dasar untuk STDB tersebut merupakan kerja sama antara Disbun Kalteng dengan United States Agency for International Development (USAID) Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) dan Sawit Watch. 

Pelatihan tersebut, lanjutnya, diikuti oleh perwakilan Dinas yang membidangi pertanian dan perkebunan di Kabupaten/Kota se-Kalteng. 

"Pelatihan ini bertujuan untuk membenahi kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, khususnya data kebun rakyat, karena dengan adanya data yang tersusun dengan baik dan lengkap adalah dasar dalam perencanaan pembangunan perkebunan," bebernya.

Dengan adanya peningkatan kualitas data geospasial, harapnya, akan sangat bermanfaat untuk pembuatan STDB sebagai sistem registrasi perkebunan rakyat.

"STDB ini adalah prasyarat untuk menuju sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia," imbuhnya.

Ditambahkan, didasari dengan kemampuan GIS yang lebih baik, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan penelusuran rantai pasok komoditas, status kepemilikan tanah, dan data teknis penting lainnya di bidang perkebunan.[kenedy/adv]