PALANGKA RAYA - Secara daring, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mengikuti Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022.
Mendampingi Wagub pada kesempatan itu, diantaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Leonard S Ampung dan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).
Jokowi menyampaikan betapa pentingnya sertifikat, sejak tahun 2015 dirinya sudah mengingatkan terkait sertifikat hak guna bangunan dan hak guna lahan dan lainnya.
Setiap kali dirinya ke daerah pun selalu ditemukan adanya persoalan sengketa lahan.
"Sudah sejak tahun 2015 saya selalu menyampaikan berkali-kali betapa penting yang namanya sertifikat. Karena kita lihat tumpang tindih pemanfaatan lahan semua harus diselesaikan. Tidak boleh ada lagi sengketa lahan," katanya.
Persoalan sengketa lahan, Jokowi dikhawatirkan menganggu iklim investasi. Pada tahun 2015 baru 46 juta penduduk Indonesia yang memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat.
Artinya ada 80 juta penduduk belum mempunyai sertifikat atas tanah/lahan yang ditempatinya. Namun ada hal lain yang menganjal dipikirannya, pemegang lahan besar malah mudah diberikan sertifikat.
Jokowi mengungkapkan pemerintah terus berupaya menuntaskan persoalan tersebut dan pada tahun 2015, dirinya melakukan pengecekan. Ternyata setahun memang hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat.
Hal inilah persoalan dasarnya setahun hanya 500 ribu sertifikat, oleh sebab itu tahun 2015 dirinya memerintahkan Menteri ATR/BPN RI menarget 5 juta sertifikat rampung dan dinaikkan lagi target 7 juta sertifikat, selesai rampung, dan tahun ini diminta 9 juta sertifikat.
"Saya cek selesai, artinya kita ini memang bisa melakukan, bisa mengerjakan, tetapi tidak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu kepada sembilan juta setahun nyatanya bisa. Saat ini dari 46 juta sekarang naik jadi 80,6 juta masyarakat mempunyai sertifikat hak milik," tuturnya.
Presiden mengatakan sangat menghargai pertemuan GTRA ini, GTRA diharapkan bisa segera mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian, Lembaga dan juga Pemerintah Daerah.
Presiden kembali mengingatkan agar GTRA berhati-hati, karena persoalan yang tidak bisa diselesaikan bisa merembet ke sosial dan ekonomi. Persoalan ini tidak hanya urusan lahan dan tanah saja namun juga persoalan-persoalan lain, karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi.
Joko Widodo menegaskan pada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh Kementerian dan lembaga pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan harus saling terbuka, harus saling bersinergi, tetapi real.
Selain itu, Presiden mendorong lebih dalam agar dalam reforma agraria agar seluruh pihak mengikuti dan mendukung kebijakan satu peta.
"Bangun sistem aplikasi, bangun platform. Model-model seperti ini memang harus kita mulai, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara lain," pungkasnya.[kenedy/adv]
