TAMIANG LAYANG - Lambannya proses Ganti Uang Persediaan (GU) sehingga pencairan menjadi lambat dan mempengaruhi serapan anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mendapat sorotan dari legislatif setempat.
"Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, hal ini terbukti karena serapan anggaran kita untuk Barito Timur masih rendah," ujar Ketua Komisi II DPRD Bartim, Wahyudinnoor SP MP, Selasa (26/4/2022).
Legislator yang menangani bidang ekonomi dan keuangan tersebut mengaku, saat ini hingga sampai pada masa sidang pertama berakhir, dan masuk masa sidang kedua hanya baru satu kali GU.
"Proses GU di Barito Timur tidak lancar, karena sudah memasuki masa sidang kedua GU kita baru satu kali, kalau di daerah lain seperti Palangka Raya, Kotawaringin Timur mereka GU nya bisa sudah tiga kali, sedangkan kita baru satu kali," bebernya.
Lambannya GU tersebut, lanjutnya, tentu berpengaruh terhadap serapan anggaran disetiap OPD, akhirnya yang dikwatirkan kinerja tidak tercapai. Dan itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar serapan anggaran bisa berjalan dengan bagus.
"Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, otomatis perputaran perekonomian masyarakat meningkat, selanjutnya proses tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh pegawai negeri dan yang memang berhak menerimanya agar segera untuk dilaksanakan," tuturnya.
Ketua DPC PKB Bartim tersebut mendorong pemerintah setempat agar proses GU itu bisa berjalan dengan semestinya.
Diuraikannya, proses GU itu sebenarnya bisa beriringan antara SIMDA dengan sistem pengelolaan keuangan dengan peraturan yang baru yakni SIPD.
"Kita di Barito Timur ini hanya menggunakan pola sistem SIPD yang jadi permasalahan adalah, mereka-mereka yang mengelola ini belum mempunyai kemampuan atau belum sepenuhnya menguasai, karena menggunakan sistem yang rumit. Harusnya diberikan pelatihan-pelatihan agar bisa menjalankan aplikasi SIPD dengan baik, kalau pun tidak mampu atau belum menguasai harusnya menggandeng pihak ketiga atau bergandengan antara SIMDA dan SIPD," imbuhnya.
Ia berharap, roda perekonomian di Bartim bisa berjalan dengan lancar, artinya proses pengelolaan keuangan yang seharusnya itu masih bisa beriringan.
Kalau di Kota Palangka Raya, tambahnya, SIMDA dan SIPD itu masih bisa beriringan, bahkan menggunakan pihak ketiga sehingga proses GU bisa berjalan dengan lancar.
"Memang dengan sistem keuangan yang baru ini cukup rumit, kita di Barito Timur kalau tidak menggunakan pola yang beriringan antara SIMDA dan SIPD serta tidak menggunakan jasa pihak ketiga, hendaknya tenaga-tenaga di bidang keuangan itu benar-benar diperhatikan kinerjanya sehingga bisa berjalan dengan lancar," tandasnya.[linda]
