KOTABARU, MK - Legislator dari Partai Perindo, Rabbiansyah mengaku prihatin dengan kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen di tahun 2022 nanti.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotabaru ini, Jumat (19/11/2021) mengatakan, Kemenaker resmi membuat keputusan untuk para gubernur agar dapat membuat keputusan menaikan upah lebih dari 1,09 persen, sehingga untuk di Provinsi Kalimantan Selatan kenaikan upah sebesar Rp29 ribu.
“Saya sebagai legislator anggota DPRD Kotabaru juga berasal dari aktivis buruh, dan secara pribadi sangat-sangat tidak mengerti dengan kebijakan dari Pusat terkait dengan UMP ini," katanya.
Pria yang akrab disapa Robi ini menambahkan, mulai lahirnya Undang-Undang Ciptakerja, khususnya klaster Tenaga Kerja banyak memangkas kesejahteraan kaum buruh. Sampai keluar PP 36 tahun 2021 terkait kebijakan pengupahan, dengan menghapus upah sektoral.
Menurutnya, dengan adanya upah sektoral ini justru memberikan ruang kepada masing-masing sektor para pengusaha untuk berunding dengan pihak serikat pekerja.
Ini adalah sebagai contoh, lanjutnya, dengan kondisi saat ini pengusaha tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit yang kini harga CPO sedang lagi naik-naiknya.
"Yang mana seharusnya ada ruang buat teman-teman kita agar bisa berunding, yang jelas tidak berdampak terkait keuntungan perusahaan. Untuk itu, Kabupaten Kotabaru sangat jelas dirugikan akibat adanya kebijakan dari Pusat tersebut," ucapnya.
Ini mengingat buruh yang ada di Kabupaten Kotabaru sebanyak 50 ribu di sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
“Ini akibat kebijakan dari Pusat yang mengamputasi kebijakan daerah, sementara untuk SDA kita sendiri dikeruk, sehingga pajak dan perizinan semua ada di Pusat, daerah tinggal mendapat porsi bagi hasil yang tidak setimpal. Yang jelas dengan kondisi begitu, kita sulit bergerak untuk membangun daerah," paparnya.[zainuddin]
