PERUBAHAN APBD 2021 Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel) masih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal itu telah mendapat persetujuan atau lampu hijau dari DPRD Kalsel.
Persetujuan itu dituangkan dalam penandatanganan bersama antara Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK pada rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Raperda Perubahan APBD 2021 di Banjarmasin, pada Kamis siang 16 September 2021, seperti yang dikabarkan melalui Siaran Pers Pemprov Kalsel.
Wagub Kalsel H Muhidin, bersyukur atas selesainya Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2021.
"Alhamdulillah telah mendapat persetujuan, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Badan Anggaran yang telah membahas secara seksama sehingga bisa kita selesaikan hari ini," ucapnya.
Wagub H Muhidin menjelaskan, untuk menetapkan raperda menjadi perda bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi Perda APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan publik.
H Muhidin berharap, perubahan APBD 2021 memberikan multi efek positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada sektor sektor penting dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19. Serta dapat memperbaiki kondisi daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 baik di sektor kesehatan,sosial, ekonomi maupun pendidikan.
Wagub Kalsel mengatakan, kondisi kasus Covid-19 dibanua sudah mulai melandai, ini pun menjadi salah satu angin segar bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha dan dunia pendidikan.
Sebelumnya,gambaran umum rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,
pendapatan daerah dianggarkan Rp.6,7 triliun lebih, naik sekitar Rp.1,2 triliun atau naik sebesar 23% dari anggran murni tahun 2021 sebesar Rp.5,4 triliun lebih.
Kemudian belanja daerah dianggarkan lebih dari Rp.6,9 triliun, naik sebesar Rp.1,4 triliun atau 25,85% dari anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp.5,5 triliun lebih.
Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat defisit yang ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp.236,3 miliar, naik sebesar Rp.148,3 miliar atau 148,34% dari anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp100 miliar.[adv/araska]
