KOTABARU, MK - Beberapa buah rekomendasi atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) disampaikan Bupati Kotabaru Tahun 2020 di Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Senin (19/4/2021).
Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, H Mukhni AF tidak membantah bahwa dalam tata tertib telah diatur dalam pasal 18 yang berhak hadir dalam Paripurna terlebih dahulu berkaitan LKPj Bupati atau Pj Bupati yang menyampaikan beberapa buah rekomendasi atas LKPj Bupati tahun 2020.
"Dari masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Kotabaru akan dirangkum menjadi satu oleh eksekutif, hal yang paling mendasar adalah menjadi sorotan terkait penurunan penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD)," ucap Mukhni.
Ia mengatakan, eksekutif dituntut lebih kreatif untuk mengelola sumber-sumber PAD, seperti wisata Siring Laut yang saat ini belum tergarap secara maksimal dalam keseluruhan.
"Kalau dilihat dari sisi pedagangnya bisa memungkinkan, akan tetapi di sisi pengelolaan parkirnya yang belum maksimal," terang Mukhni.
Di kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotabaru M Arif menyerahkan 40 buah rekomendasi DPRD Kotabaru ke Asisten II Setda Kotabaru tentang atas LKPj Bupati Kotabaru pada tahun 2020.
Arif menambahkan, yang mana setelah melihat dan berkordinasi, pada prinsipnya tidak mengurangi substansi yang ada, maka ini tentunya harus kita maklumi.
"Kalau memang ada ketentuan yang harus kita laksanakan saran dari anggota DPRD tentang LKPj Bupati, dalam waktu 30 hari seharusnya sudah di sampaikan ke pemerintah daerah," jelasnya.
Arif mengatakan, apabila Rapat Paripurna ini tidak dilaksanakan, maka dari DPRD Kotabaru dianggap tidak ada saran. Pihaknya juga nantinya melihat pada waktu ada pelantikan juga bagaimana, ini nantinya bisa kelewat waktu.
"Maka dari itu kita perlu mengambil langkah-langkah atau terobosan-terobosan inovatif di tahun 2022 mendatang. Banyak masukan teman-teman terkait pengelolaan wisata Siring Laut," ucapnya.
Dewan berjanji akan terus mendorong eksekutif, terlebih Kabupaten Kotabaru tidak kalah eksotiknya dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
"Kalau pariwisata tidak begitu banyak untuk PAD, tapi efeknya bagi perekonomian masyarakat dan pelaku-pelaku usaha di daerah kemungkinan," pungkasnya.[zainuddin]
