TAMIANG LAYANG, MK - Dalam rangka penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan Personil dan Sarana Prasarana (Sapras), Kamis (4/3/2021) yang digelar di halaman Kantor Bupati setempat.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bartim, Ampera AY Mebas yang diikuti oleh Forkopinda, Kepala OPD, Camat serta Pimpinan Perusahaan Tambang Batubara dan Kelapa Sawit di wilayah Bartim.
Pada kegiatan tersebut juga dilakuka pengecekan personel dan Sarpras, serta pembacaan ikrar dan penandatanganan bersama seluruh komponen masyarakat Bartim dalam pencegahan karhutla serta uji coba alat pemadam kebakaran.
Bupati Ampera menyampaikan, perkembangan teknologi yang sangat pesat membantu dalam penanggulangan bencana alam terutama karhutla, seperti penggunaan tehnologi yang dilakukan BMKG, baik dalam memperkirakan cuaca maupun dalam merekam titik hotspot.
"Sesuai dengan perkiraan BMKG, iklim Indonesia hingga semester satu tahun 2021 curah hujan dari sedang hingga tinggi akan terus terjadi, akan tetapi kita jangan lengah dalam upaya pencegahan karhutla apalagi saat ini kita dihadapkan dengan situasi Pendemi Covid-19," ucapnya.
Dilanjutkan Ampera, melalui apel gelar pasukan itu bisa menjadi sarana dalam menyamakan langkah dan menyatukan tekad bahu membahu dalam penanggulangan bahaya karhutla.
"Penanggulangan karhutla dilakukan melalui upaya preventif aktif berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bersinergi dengan mengerahkan para Bhabinkamtibmas, Babinsa dan BPBD serta aparat pemerintah maupun masyarakat peduli api dimasing-masing wilayah menjadi upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan bahaya karhutla," jelasnya
Langkah pencegahan karhutla, tambahnya, harus diikuti dengan upaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan pengawasan secara rutin dan terjadwal di daerah-daerah yang kemungkinan rawan terjadinya karhutla.
"Keberhasilan dalam melaksanakan pencegahan bencana karhutla yang melibatkan kesigapan seluruh personel TNI Polri, BPBD, aparat pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat harus diikuti dengan penyusunan rencana aksi nyata dilapangan," pungkasnya.[rama]
