PEMERINTAH melalui kementerian terkait, bergerak cepat untuk melakukan langkah pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan akibat bencana banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Melalui siaran Pers Humas Pemprov Kalsel, mengabarkan rapat koordinasi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, bersama dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu 10 Maret 2021.
.
Alue Dohong menuturkan, pihaknya telah merencanakan bantuan pascabanjir untuk Kalsel. Berdasarkan data Kementerian LHK, ada enam Eselon 1 terkait di KLHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel, yaitu meliputi Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3.
“Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel,” ucapnya.
Estimasi nilai bantuan sebesar 75 miliar diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait. Dirjen PDASHL sebanyak Rp 36 miliar; Dirjen PTKL 3.4 miliar; Dirjen PPKL 1.5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum 1.8 miliar; Dirjen PSKL 3.08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp 36.7 miliar dengan fokus penanganan di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.
“Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Wamen LHK.
Untuk upaya penanganan pascabanjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan. Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan Konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya harus melakukan penanaman di daerah kritis.
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting.
“Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang," terangnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam laporannya mengatakan, faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.
" Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan harapan untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya. Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.
"Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau," harapnya.[araska/adv]
