Konsultasi Anggaran Vaksin Covid-19, Legislator Kotabaru Kunjungi DPRD Kalsel

Konsultasi Anggaran Vaksin Covid-19, Legislator Kotabaru Kunjungi DPRD Kalsel

KOTABARU, MK - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru dari Komisi I dan III bertandang ke Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (18/2/2021) lalu.

Kunjungan kerja (Kunker) ini  mereka lakukan untuk berkonsultasi terkait penganggaran vaksinasi Covid-19, Sinovac. Para legislator Bumi Saijaan ini menanyakan tentang mekanisme anggaran vaksinasi sekaligus mekanisme pendistribusian untuk ke-kabupaten/kota se-Kalsel.

Kedatangan mereka diterima langsung Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas beserta anggota lainnya di ruang Komisi I DPRD Kalsel di Banjarmasin.

Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Suji Hendra mengatakan, kunker ini dalam rangka menggali informasi terkait penganggaran Pemprov Kalsel untuk vaksinasi Sinovac sekaligus mekanisme pendistribusiannya.

"Sejauh ini kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov. Untuk pendistribusian vaksin Sinovac saat ini dari bandara langsung dibagikan ke Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sesuatu mekanisme yang ada,” ujar Suji usai kunker.

Suji menambahkan, Kotabaru telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap I dan II, baik kepada tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat kotabaru.

"Kurang lebih 1400 vaksin telah d­i­lak­sa­na­kan yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat, beserta Forkopimda Kotabaru,” terang Suji.

Ia berharap vaksinasi yang dilaksanakan ini dapat mengapresiasi masyarakat untuk ikut menyukseskan vaksinasi sesuai anjuran Pemerintah.

”Vaksin Sinovac ini halal dan tidak ada efek samping yang selama ini telah meresahkan masyarakat selama ini,” kata Suji.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan, anggaran untuk pe­nye­le­ng­ga­raan vaksinasi dari pusat yang datang ke Provinsi Kalsel dan disalurkan ke Kabupaten/Kota anggarannya akan di­ta­nggung Pemprov Kalsel.

"Semua biaya anggaran vaksinasi Sinovac Covid-19 ditanggung oleh Pemprov melalui APBD,” tegasnya.

Selain itu, untuk anggaran pendistribusian yang meliputi penyimpanan hingga pelaksanaan vaksinasi, serta honor tenaga kesehatan juga ditanggung APBD Pemerintah Provinsi Kalsel.[zainuddin]


Lebih baru Lebih lama