BANJARMASIN, MK - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, M Syaripuddin mengharapkan agar laporan keuangan Pemprov Kalsel tahun anggaran 2019 lebih baik lagi ke depannya.
Harapan ini tidak terlepas dari catatan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuanganan (BPK) Republik Indonesia (RI).
"Makanya kita berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus fokus untuk menyelesaikan aset pemprov Kalsel. Sehingga kedepan itu tidak lagi menjadi rekomendasi dari BPK RI," terangnya, Rabu (24/06/2020).
Memang ada beberapa catatan penting oleh BPK RI, setelah memeriksa laporan keuangan tersebut. Salah satunya mengenai penataan aset pemerintah provinsi Kalsel.
"Memang kita sama-sama mengetahui bukan hanya di Kalsel terkait aset, sehingga ini harus diselesaikan Gubernur Kalsel beserta seluruh jajarannya," tambah politisi Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Bang Din sapaan akrabnya juga pernah menyindir tentang dokumen yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj), di mana terdapat copy paste.
Tentunya ini menurutnya harus lebih diperhatikan lagi. "Terkait dokumen, saya minta kepada Bakeuda atau dalam penyajian dokumen itu harus teliti karena ini merupakan kinerja pemerintah," tandasnya.
Kendati demikian, Ia tetap mengapresiasi dan mengucapkan selamat, atas kinerja Pemprov Kalsel yang meraih WTP ketujuh kalinya.
"Saya mengucapkan selamat kepada pemprov Kalsel. Kita apresiasi juga dengan WTP yang ketujuh kalinya," tutupnya.[fuad]
