PULANG PISAU, MK - Direncanakan tahun 2021 akan didatangkan 20 ribu kepala keluarga (KK) warga transmigrasi untuk dua wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.
Kedatangan warga transmigrasi itu tidak lain dalam rangka mendukung pencanangan pusat ketahanan pangan nasional atau Food Estate di Pulang Pisau dan Kapuas yang menjadi pilihan Pemerintah Pusat sebagai wilayah ketahanan pangan nasional.
"Untuk masyarakat Transmigrasi ini, kuotanya baru kita usulkan sekitar 20.000 KK, untuk Pulang Pisau dan Kapuas, dengan persentase 70 luar dan 30 lokal," ujar Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Anto Pribadi saat audensi bersama Bupati Edy di aula Kantor Bappedalitbang, Rabu (24/6/2020).
Diungkapkannya, ada 12.400 hektare lahan yang sudah melalui penafisan peta di tingkat pusat yang cocok untuk persawahan di luar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan diluar kawasan kehutanan.
"Untuk luasan intensifikasi seluas 85.000 hektar, dan untuk ekstensifikasi seluas 79.000 hektar, namun data tersebut masih didalami, dan program transmigrasi ini akan dilaksanakan 2021 mendatang. Sedangkan di tahun 2020 ini akan dilaksanakan terlebih dahulu oleh Kementerian PUPR untuk Intensifikasi," paparnya.
Sementara Bupati Pulang Pisau, H Edy Pratowo saat diwawancara sejumlah media di tempat yang sama mengatakan, saat ini pihaknya masih konsentrasi dalam upaya optimalisasi lahan eksisting dengan cara memaksimalkan peran dan kemampuan petani dalam peningkatan olah lahan serta penyiapan infrastruktur dan tata air.
Kemudian, lanjutnya, jika di tahun mendatang diperlukan perluasan area lahan maka tidak menutup kemungkinan menerima kembali warga trans baru sesuai rencana Dirjen PKP2 Trans tersebut.
Dalam paparannya Edy juga mengatakan, Kabupaten Pulang Pisau telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat sebagai food estate mengalahkan 3 Provinsi lainnya diantaranya Sumatra Selatan, Kalimantan Timur dan Papua.
"Ini juga sekaligus menjawab risiko karhutla yang setiap tahunnya menjadi sebuah bencana, kita juga sudah diskusi dengan bapak Presiden bahwa salah satu upaya penanggulangan karhutla yaitu lahan itu harus di dioptimalisasi dengan melihat kearifan lokal tentunya," tuturnya.
Dirinya berharap, jika program ini bisa terwujud, maka ia meyakini mampu merealisasikan program nasional ini dengan mempertimbangkan luasan lahan yang ada.
"Karena yang di kerjakaan itu adalah lahan yang sudah eksisting, jadi tinggal peningkatan-peningkatan sumber daya pertanian, dan sumber daya manusia lokal, khususnya bagi kaum milenial," pungkas Edy.[manan]
