BANJARMASIN, MK - Penambahan anggaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkair pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 3 dipertanyakan Jajaran Komisi I DPRD Kota Banjarmasin.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Suyato, Rabu (27/5/2020) mengaku sangat menyayangkan terjadinya penambahan anggaran untuk Satpol PP saat penerapan PSBB jilid 3. Padahal kinerja saat PSBB sebelumnya dinilai tidak maksimal.
Semua, lanjutnya, dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar untuk insentif penjaga. Namun setelah cek setiap poin diketahui ada penambahan sebesar Rp640 juta. Artinya penambahan anggaran untuk penjagaan itu di luar dugaan yang diharapkan, kalau dibandingkan kewajiban mereka untuk melaksanakan tugas.
"Anggaran seharusnya disalurkan ke RT/RW, karena waktu terakhir rapat bersama Tim Gugus Tugas telah sepakat untuk penjagaan di pos itu sepakat TNI dan Polri," kata Suyato.
Politisi PDI Perjuangan ini menegskan, kalau dilihat dari pelaksanaan PSBB, Satpol PP seharusnya tidak perlu ada penambahan anggaran lagi.
"Hal ini sesuai pembicaraan di Tim Gugus, seharusnya Satpol PP menjaga di perkampungan dan pasar. Untuk tugas cek poin sudah diserahkan ke Polri dan TNI," tegasnya.
Suyato mendukung PSBB dilanjutkan, namun pihaknya juga meminta kepada Walikota Ibnu Sina, agar membuka tempat ibadah dan meletakkan personel Satpol berjaga di tempat-tempat ibadah.
"Sebab pasar-pasar dan mall dibuka, namun tempat ibadah juga harus dibuka. Untuk menjaga di tempat ibadah bisa dikerahkan Satpol PP," tutupnya.[toso]
