PELAIHARI, MK - Sidang penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit KH Mansyur Kecamatan Kintap digelar Tim Penilai di ruang rapat Barakat Kantor sekretariar daerah Tanah Laut, Kota pelaihari, Kamis (7/11/2019) malam.
Dalam sidang, Tim Penilai RSUD KH Mansyur resmi menggunakan skema sistem keuangan BLUD. Ini atas dasar hasil penilaian dari 6 dokumen yang diberikan BLUD KH Mansyur Kintap, di mana skor hasil penilaian 98,6.
Seusai Surat Aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, skor 98,6 dinilai sudah memenuhi, mengingat ambang batas skor hanya di angka 60.
Ketua Tim Penilai BLUD RSUD KH Mansyur, Muhammad Darmin mengungkapkan, dari penilaian timnya, RSUD KH Mansyur sudah bisa menjadi BLUD karena sudah memenuhi persyaratan dan penilaian.
"Sementara untuk operasional akan kita mulai dari minggu ketiga bulan November tahun ini,” terangnya.
BLUD KH Mansyur, lanjutnya, sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat karena semua sudah lengkap, termasuk tenaga medis dan persyaratan lainnya lengkap.
“Semuanya sudah lengkap, tinggal menunggu visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan izin ada di DPMPTSP Tala," jelasnya.
Sekda Tala ini juga menambahkan, selama operasionalnya nanti, RSUD KH Mansyur akan menggratiskan pasien yang berobat sebelum akreditasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dilakukan.
“Sebelum bekerja sama dengan BPJS, selama 6 bulan operasional rumah sakit ini dimulai kita gratiskan dulu. Kita buat Perbup nanti, namun tidak semua biaya berobat gratis ada penyakit atau penanganan tertentu yang tidak tercover dalam penggratisan layanan itu,” paparnya.
Ini karena, RSUD KH Mansyur tidak bisa langsung bekerja sama dengan BPJS lantaran sesuai peraturan rumah sakit harus beroperasional dulu selama 6 bulan dan setelah itu baru bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Darmin mengharapkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus dikembangkan. "Kintap ke Pelaihari kan jauh, nah sudah kita dekatkan kepada masyarakat pelayanan dasar yang utama harus kita perjuangkan,” imbuhnya.
“Kita berharap bukan cuma untuk masyarakat Kecamatan Kintap, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat dari kabupaten lain," pungkasnya.[andra/adv]
