KUALA KAPUAS – Upaya menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman dan ramah anak terus mendapat dukungan berbagai pihak di Kabupaten Kapuas. Melalui Program INKLUSI, Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU dan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Kapuas menggelar Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren serta Kebijakan Pesantren Ramah Anak di Fovere Hotel Kuala Kapuas, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 19–20 Oktober 2026, itu diikuti perwakilan 15 pondok pesantren se-Kabupaten Kapuas, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, serta unsur organisasi Nahdlatul Ulama.
Pelatihan dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Dr. H. Achmad Farichin, M.Pd.
Turut hadir Bunda INKLUSI sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Kapuas, Hermawati Ahmad Farihin; Ketua PCNU Kabupaten Kapuas, Drs. H. Nurani Sarji, M.Pd.; Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas, dr. Tri Setyautami, MPHM.; Program Manager INKLUSI Lakpesdam PBNU, Siti Hanifah; serta jajaran pengurus organisasi dan pengelola pondok pesantren.
Dalam sambutannya, Dr. Achmad Farichin, M.Pd mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai Program INKLUSI telah membantu menghadirkan model dan penguatan kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pondok pesantren dalam mencegah dan menangani kekerasan.
“Kami memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Program INKLUSI telah membantu memberikan model dan penguatan kebijakan bagi pondok pesantren, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan tentu sangat kami dukung,” ujarnya.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian pelatihan dengan serius agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan di pesantren masing-masing.
“Saya minta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena apa yang diperoleh dalam pelatihan sangat penting untuk diterapkan dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan ramah anak,” katanya.
Sementara itu, Program Manager INKLUSI Lakpesdam PBNU, Siti Hanifah, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pesantren menjadi lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan memiliki mekanisme perlindungan bagi santri.
Menurut Siti Hanifah, pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pengasuh dan pengelola pesantren hingga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
“Kami berharap melalui pelatihan ini, pesantren tidak hanya semakin memahami bentuk-bentuk kekerasan dan cara pencegahannya, tetapi juga mampu membangun mekanisme penanganan yang jelas dan berpihak pada kepentingan terbaik santri. Pesantren harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inklusif bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama antara Lakpesdam PBNU, PC Fatayat NU Kapuas, Lakpesdam PCNU Kabupaten Kapuas, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah diperlukan agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami ingin kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi ada langkah nyata yang dilakukan oleh masing-masing pesantren. Harapannya, akan lahir praktik-praktik baik dan kebijakan perlindungan santri yang dapat diterapkan serta dikembangkan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas, dr. Tri Setyautami, MPHM., juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah daerah memperkuat perlindungan anak.
“Kami sangat menyambut baik kegiatan seperti ini. Artinya, kami di pemerintah daerah tidak bekerja sendiri dalam upaya perlindungan anak. Ada Fatayat NU, Lakpesdam, Kementerian Agama, dan berbagai pihak yang ikut bergerak bersama. Dengan kolaborasi seperti ini, kami sangat optimistis Kabupaten Kapuas dapat terus maju dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar perlindungan anak dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Ketua PCNU Kabupaten Kapuas, Drs. H. Nurani Sarji, M.Pd., turut memberikan sambutan dalam rangkaian pembukaan kegiatan tersebut.
Kehadiran Bunda INKLUSI sekaligus Ketua DWP Kemenag Kapuas, Hermawati Ahmad Farihin, juga turut melengkapi dukungan berbagai pihak dalam memperkuat upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.
Selama dua hari, para peserta yang terdiri atas perwakilan 15 pondok pesantren, unsur PD Pontren Kemenag Kapuas, dan organisasi Nahdlatul Ulama lainnya mendapatkan sejumlah materi, mulai dari pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan terhadap santri, kebijakan Pesantren Ramah Anak, hingga penyusunan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pondok pesantren masing-masing, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan pihak terkait dalam upaya perlindungan santri.
Pelatihan tersebut juga menjadi langkah memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, Lakpesdam PBNU, PC Fatayat NU Kabupaten Kapuas, Lakpesdam PCNU Kabupaten Kapuas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan pesantren yang aman, inklusif, dan ramah anak di Kabupaten Kapuas.[rl/zk]
Tags
kabar kalteng
