PALANGKA RAYA – Kehadiran Sekolah Rakyat di empat daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai menjadi peluang baru bagi ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) yang hingga kini masih menunggu kepastian status kepegawaian.
Program tersebut diharapkan dapat membuka ruang pengabdian baru bagi para tenaga pendidik, khususnya di tengah kebijakan pemerintah pusat yang membatasi penambahan tenaga guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, meminta para GTT untuk tidak berkecil hati maupun kehilangan semangat dalam menghadapi perubahan kebijakan penataan kepegawaian.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi momentum bagi para GTT untuk tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan sekaligus memperluas peluang pengabdian sebagai tenaga pendidik.
Bryan mendorong para GTT di Kalteng agar mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi guru Sekolah Rakyat yang akan dibuka pemerintah.
“Walaupun ada kebijakan untuk tidak menambah tenaga guru menjadi ASN, saya mengimbau agar para GTT ikut dalam seleksi guru untuk Sekolah Rakyat. Ini kesempatan yang harus dipersiapkan sejak sekarang,” ujar Bryan, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan secara serius oleh para GTT dengan meningkatkan kompetensi, mempersiapkan persyaratan administrasi, serta mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Dengan demikian, kehadiran Sekolah Rakyat di empat daerah di Kalteng diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi alternatif bagi para GTT untuk melanjutkan pengabdian dan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik di bidang pendidikan," pungkasnya.[andrei]
Tags
DPRD kalteng
