DELEGASI Pemkab Kapuas di Audiensi atas Notisi Sementara Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2026.| foto : istimewa
KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas bergerak cepat menindaklanjuti hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026. Sejumlah perangkat daerah mengikuti audiensi bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan tim evaluator.
Audiensi berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (28/7/2026). Asisten III Setda Kapuas Pery Noah hadir mewakili Sekretaris Daerah bersama tim dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Notisi Sementara Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah memanfaatkan forum itu untuk mengklarifikasi berbagai temuan sekaligus menyamakan pemahaman terhadap rekomendasi yang diberikan BPKP.
Evaluasi BPKP mencakup lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Asisten III Setda Kapuas Pery Noah mengatakan seluruh rekomendasi dari BPKP akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk penyempurnaan dokumen perencanaan.
"Kami berharap seluruh temuan dan rekomendasi dari BPKP dapat menjadi bahan perbaikan bagi kami, terutama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas ke depannya," ujar Pery, Kamis (30/7/2026).
Ia berharap tindak lanjut tersebut mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kapuas.
"Dengan begitu, program-program pembangunan di Kapuas dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," katanya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas juga ikut dalam audiensi karena sektor kesehatan menjadi salah satu fokus evaluasi. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui pembahasan bersama tim BPKP, Dinas Kesehatan diharapkan dapat menyempurnakan perencanaan program kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap perencanaan dan penganggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.[zulkifli]
Tags
kapuas
