KUALA KAPUAS – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026). Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas. Hadir Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Bupati Kapuas HM Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Kalimantan Tengah.
Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam kesempatan itu memaparkan kondisi terkini daerah, terutama kesiapan pemerintah menghadapi ancaman Karhutla saat musim kemarau.
Ia menjelaskan perkembangan titik panas (hotspot) hingga 29 Juli 2026 serta langkah yang telah dilakukan Pemkab Kapuas untuk mencegah meluasnya kebakaran.
“Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar,” ujar Wiyatno.
Menurutnya, Pemkab Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla. Satuan Tugas Penanganan Karhutla juga telah dibentuk hingga tingkat kecamatan dan desa.
Selain itu, pemerintah daerah menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa, lurah, serta perusahaan besar swasta agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.
Perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH juga diminta ikut berperan dalam pencegahan maupun penanganan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menyampaikan kondisi umum Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menyebut Kalteng memiliki potensi besar pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan yang dapat mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Namun, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan bersama. Di antaranya Karhutla, pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, serta konflik penguasaan lahan.
Agustiar menilai persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
Menko Polkam RI Djamari Chaniago dalam arahannya mengatakan Kalimantan memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Selain menjadi wilayah penyangga IKN, kawasan ini juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan menjaga lingkungan.
“Stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata Djamari.
Ia menyoroti beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari penanganan Karhutla, pemberantasan PETI, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi antarinstansi.
Menurutnya, penanganan berbagai persoalan tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam arahannya, Djamari juga menyampaikan kebijakan Presiden RI melalui konsep President of Solutions. Pemerintahan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab Kapuas, serta jajaran Forkopimda berkomitmen memperkuat koordinasi menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah.[sp/zulkifli]
