DPRD Balangan Tanggapi Keluhan Guru soal Zonasi, Inklusi hingga Sarana Sekolah

DPRD Balangan Tanggapi Keluhan Guru soal Zonasi, Inklusi hingga Sarana Sekolah

DPRD Balangan menerima aspirasi perwakilan PGRI dan elemen pendidikan.| foto : istimewa
 
PARINGIN – Langkah DPRD Kabupaten Balangan menindaklanjuti sejumlah masalah krusial pendidikan menjadi sorotan, menyusul pertemuan yang digelar Kamis lalu bersama perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pengurus cabang khusus SMA/SMK/SLB, serta perwakilan kecamatan.

 Sejumlah isu mulai dari ketimpangan sistem zonasi, pelaksanaan pendidikan inklusi, hingga keterbatasan dukungan operasional sekolah dibahas mendalam.
 
Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis lalu, perwakilan guru menyoroti penerapan sistem zonasi yang dinilai belum sepenuhnya adil bagi siswa berprestasi.

 Muncul pula catatan mengenai persepsi masyarakat yang memburu sekolah berkarakter, padahal sekolah umum sejatinya telah menerapkan hal serupa namun terkendala ketersediaan tenaga pengajar yang memadai. Senin (13/7/2026).
 
"Sekolah berkarakter lebih disukai masyarakat, sementara sekolah umum sebenarnya sudah berbasis karakter, hanya saja guru yang ada belum memadai," ungkap salah satu pengurus PGRI.
 
Kekhawatiran juga mengemuka atas tren siswa berprestasi yang memilih menempuh pendidikan di luar daerah. Padahal, pemerintah daerah telah memiliki program unggulan 1.000 sarjana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.
 
Isu pendidikan inklusi turut menjadi sorotan tajam. Para guru menegaskan perlunya asesmen yang lebih komprehensif serta penambahan tenaga pendamping khusus guna menjamin keamanan proses belajar dan mencegah perundungan. 

"Guru pendamping khusus masih kurang, sehingga sekolah umum menghadapi tantangan besar," tambah perwakilan guru.
 
Menanggapi serangkaian aspirasi itu, Wakil Ketua II DPRD Balangan mengakui dukungan dari sektor kesehatan terkait asesmen siswa berkebutuhan khusus sudah ada, namun pemetaan tenaga ahli masih perlu disempurnakan agar layanan berjalan lebih efektif.
 
Sementara itu, Ketua PGRI Balangan menyampaikan kebutuhan mendesak lain: dukungan kendaraan operasional bagi tenaga pendidik, koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait bantuan hibah untuk jenjang SMA dan SMK, serta alokasi biaya pendukung kegiatan siswa mulai dari perlombaan hingga praktik kerja lapangan.
 
Pihak DPRD berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dengan memanggil instansi terkait Dinas Pendidikan, Bagian Aset, hingga Dinas Kepegawaianuntuk menyusun langkah konkret. 

"Ada beberapa hal yang menjadi fokus, yaitu sarana-prasarana, operasional, dan hibah kegiatan. Kita akan duduk bersama memetakan kebutuhan formasi peserta didik secara menyeluruh," tegasnya.
 
Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan sinergi yang lebih kokoh demi perbaikan mutu pendidikan di Kabupaten Balangan.[mta/adv]
Lebih baru Lebih lama