PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohannes Freedy Ering, menyambut positif pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Yohannes menilai rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang lazim terjadi dalam sistem birokrasi. Penyegaran struktur organisasi dinilai penting agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang wajar dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, Yohannes menekankan bahwa mutasi hendaknya dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, setiap pejabat dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga mampu memberikan kinerja terbaik.
Menurutnya, proses penyegaran birokrasi juga harus menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Dia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah untuk mendukung para pejabat yang baru dilantik melalui kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang baik demi tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan.
"Dengan penempatan pejabat yang tepat serta komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang profesional, Pemerintah Provinsi Kalteng akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.[andrei]
Tags
DPRD kalteng
