Kalteng Masuk Tiga Besar Inflasi Tertinggi, Pemprov Perkuat Langkah Pengendalian Harga

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah menjadi perhatian serius setelah wilayah ini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi ketiga di Indonesia. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan bahwa tingginya angka inflasi saat ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun pelaku usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Linae saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang digelar pada Kamis (4/6/2026), sebagai bagian dari langkah evaluasi pemerintah terhadap kondisi ekonomi daerah yang tengah berkembang.

Kegiatan rapat berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Palangka Raya, dan dihadiri sejumlah perangkat daerah serta pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan sektor pangan dan distribusi barang kebutuhan pokok.

"Berdasarkan data terbaru yang diterima pemerintah daerah, posisi Kalimantan Tengah yang berada di urutan ketiga nasional dalam tingkat inflasi menjadi sinyal penting yang harus segera direspons melalui langkah konkret dan terukur,"ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan merupakan tanggung jawab satu institusi semata, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dalam menjaga kestabilan harga di pasaran.

Upaya pengendalian tersebut, lanjutnya, harus difokuskan pada stabilisasi pasokan pangan, pengawasan distribusi barang, serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga yang berlebihan.

"Melalui koordinasi yang kuat antarinstansi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, langkah pengendalian inflasi dapat berjalan optimal sehingga kestabilan ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan," pungkasnya.[andrei/deni]