PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat guna mengevaluasi rendahnya realisasi pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai 32 persen.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan serapan pendapatan daerah, mengingat capaian tersebut dinilai masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan pihak legislatif sebelumnya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapperida) untuk membahas kondisi tersebut.
Namun, menurut Junaidi, pertemuan awal itu belum cukup untuk mengidentifikasi secara rinci persoalan yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan daerah, karena instansi yang memiliki peran utama dalam pengelolaan keuangan belum dilibatkan secara langsung.
“Memang kita baru menghadirkan Bapperida Provinsi. Jadi kita belum bisa mengkaji mendalam di mana kendalanya. Insya Allah ke depan kita akan hadirkan lagi bukan hanya Bapperida, tapi juga Dinas Pengelola Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah, karena kuncinya ada di sana,” ujar Junaidi, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, DPRD memandang penting untuk mengetahui secara menyeluruh faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah, baik dari sisi pengelolaan anggaran, capaian target penerimaan, maupun kendala teknis di masing-masing instansi terkait.
Melalui pemanggilan sejumlah OPD tersebut, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab lambatnya serapan pendapatan, sekaligus mencari solusi konkret agar target penerimaan daerah dapat dikejar pada sisa waktu tahun anggaran 2026.
"DPRD Kalteng menilai percepatan realisasi pendapatan menjadi hal krusial karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan program pembangunan daerah, pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah provinsi sepanjang tahun ini," pungkasnya.[andrei]
Tags
DPRD kalteng
