SAMPIT – Ketua DPRD Provinsi DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menyoroti masih banyaknya persoalan sosial antara perusahaan dan masyarakat yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Hal tersebut disampaikan Arton saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi II DPRD Kalteng ke Sampit, Selasa (19/5/2026), guna mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, terutama terkait sektor perkebunan dan sumber daya alam (SDA).
Menurut Arton, konflik antara perusahaan dan masyarakat saat ini terjadi hampir di seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Namun, dari berbagai persoalan yang muncul, masih sedikit yang benar-benar dapat diselesaikan secara tuntas.
“Sekarang ini banyak persoalan so
sial yang muncul di beberapa wilayah. Hampir semua kabupaten ada masalah antara perusahaan dan masyarakat, tetapi sedikit yang benar-benar terselesaikan. Kami juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap kondisi ini,” ujar Arton S Dohong.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Kalteng disambut oleh Asisten I Setda Kotim, Waren, serta Ketua DPRD Kotim, Rimbun.
Kabupaten Kotawaringin Timur dipilih sebagai daerah pertama yang dikunjungi karena dinilai paling banyak mengajukan usulan rapat dengar pendapat (RDP) terkait konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Arton menegaskan, sebelum pembahasan dilakukan dalam forum resmi DPRD, pihaknya merasa perlu mendengarkan langsung berbagai pihak yang terlibat agar solusi yang dihasilkan dapat lebih objektif, adil, dan menyeluruh.
“Kami ingin mendengar dari semua pihak, tidak hanya sepihak. Kalau hanya mendengar satu sisi, persoalan tidak akan tuntas dan belum tentu adil. Karena itu kami ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah terhadap perusahaan maupun masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam proses penyelesaian konflik sosial tersebut, terutama dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan perusahaan agar persoalan tidak berlarut-larut dan memicu ketegangan di lapangan.
"Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kalteng berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait akar persoalan yang terjadi, sehingga nantinya dapat dirumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih efektif demi menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
