PALANGKA RAYA – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan para petani di Kalimantan Tengah mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik menyatakan persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama guna mencari solusi yang tepat bagi para petani sawit.
Menurut Sutik, penurunan harga sawit yang terjadi saat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait tata niaga komoditas kelapa sawit.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, khususnya petani swadaya yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan sawit.
Ia mengatakan, DPRD Kalteng akan berupaya mencari jalan keluar agar persoalan tersebut tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan di tengah masyarakat. Terlebih, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat di sejumlah daerah di Kalteng.
“Kalau itu memang aturan pusat dan kebijakan Presiden Prabowo. Saya melihat tujuannya bagus supaya komoditas sawit tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Sutik, Senin (25/5/2026).
Meski demikian, ia berharap kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat tetap memperhatikan kondisi riil para petani di daerah.
Sebab, penurunan harga TBS secara drastis dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Sutik menilai pemerintah perlu memastikan tata niaga sawit berjalan secara adil dan transparan. Dengan demikian, harga jual sawit di tingkat petani tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat kecil.
Selain itu, ia juga meminta perusahaan maupun pabrik kelapa sawit agar tetap memperhatikan kepentingan petani dalam menentukan harga pembelian TBS.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sektor perkebunan sawit.
DPRD Kalteng, lanjut Sutik, akan terus memantau perkembangan harga sawit di lapangan dan siap menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera menghadirkan solusi agar harga TBS kembali membaik dan kesejahteraan petani tetap terjaga," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
