PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti masih dominannya distribusi hasil tangkapan laut yang dipasarkan ke luar daerah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan di Kalteng.
Salah satu jalur utama pemasaran hasil perikanan saat ini masih mengarah ke Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengiriman hasil tangkapan nelayan banyak dilakukan melalui wilayah perbatasan, termasuk melintasi Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi titik transit penting dalam arus perdagangan antarprovinsi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan fenomena tersebut sebenarnya mencerminkan pilihan rasional yang diambil para nelayan dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Menurutnya, nelayan cenderung memilih pasar yang mampu memberikan harga jual lebih kompetitif, sekaligus memiliki akses distribusi yang lebih luas dan mudah dijangkau dibandingkan pasar lokal di Kalteng.
“Ini merupakan mekanisme pasar yang berjalan rasional, dipengaruhi oleh pertimbangan harga, akses, dan efisiensi distribusi,” ujar Siti Nafsiah, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata niaga sektor perikanan. Jika tidak ada langkah strategis, maka potensi ekonomi dari hasil laut Kalteng akan terus lebih banyak dinikmati daerah lain.
Karena itu, DPRD Kalteng mendorong adanya upaya peningkatan infrastruktur pendukung, mulai dari fasilitas penyimpanan dingin, pelabuhan perikanan, hingga akses distribusi yang lebih efisien agar hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan di dalam daerah dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Diperlukan pula kebijakan yang mampu menciptakan iklim perdagangan yang kompetitif bagi pelaku usaha perikanan lokal. Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kalteng," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
